Kejati Malut Kirim “Surat Sakti” ke Dirrkrimsus Polda Malut

Terkait Perkembangan Kasus Jembatan Air Bugis

TERNATE-PM.com, Bidang Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) mengirim surat perkembangan hasil penyelidikan (P-17) ke penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Malut terkait penyidikan kasus rehabilitasi jembatan air bugis Desa Auponhia, Kabupaten Kepulauan Sula, pada Selasa (4/8).

Kasi Penuntut Umum Kejati Malut, Fahrul melalui Kasi Penkum Richard Sinaga mengatakan, surat P-17 itu dilakukan karena pasca diserahkan  Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) oleh penyidik Polda itu hingga kini belum ada penyerahan tahap I. “Karena belum ada tahap I setelah diserahkan SPDP, maka kami kirim surat P-17,” katanya kepada wartawan di kantor Kejati, Rabu (5/8).

Disentil terkait adanya nama tersangka, kata Richard, dalam SPDP yang diserahkan Polda itu belum dicantumkan nama tersangka. “Belum ada nama tersangka dalam SPDP itu,” akunya.

Sementara Polda Malut, dua pekan lalu telah mengirim penyidik bersama ahli konstruksi ke Kepsul untuk menghitung kontruksi bangunan yang diduga tidak sesuai dengan kontrak.
Bahkan kasus tersebut telah ditingkatkan ke tahap penyidikan pada 14 Mei 2020 lalu.

Proyek senilai Rp 4,2 miliar  dianggarkan melalui APBD 2017 di Desa Auponhia dan dikerjakan oleh perusahan PT Kristi Jaya Abadi, Ridwan Hongarta yang tidak lain milik ipar dari Bupati Kepsul, Hendrata Thes. Setelah dikerjakan jembatan tersebut tidak dapat digunakan lantaran kondisinya buruk, dan nyaris ambruk. (nox/red)

Comments (0)
Add Comment