AMSM Sebut Ketua STKIP Gagal Pimpin Kampus

Aliansi Mahasiswa STKIP Menggugat saat melakukan aksi di depan kampus

TERNATE-PM.com, Para Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa STKIP menggugat (AMSM) menggelar aksi nyatakan Ketua STKIP gagal memimpin Kampus, serta mendesak membubarkan Lembaga Pelatihan dan Keterampilan (LPK) untuk menyelamatkan Kampus.

Aksi dilakukan tepat di depan gedung Rektorat STKIP, senin (15/02/2021) dengan membakar ban dan kayu.

Koordinator Lapangan Firman La Rubu menyampaikan kepada poskomalut.com, perguruan tinggi yang berkualitas akan melahirkan lulusan yang berkualitas pula, namun untuk menjadi suatu perguruan yang berkualitas dan berkompeten tentu harus didukung dengan kualitas tenaga pendidik serta pra sarana yang dapat menjunjung kualitas perguruan tinggi.

"Hal ini sangat berbeda dengan Kampus kami, yang masih minim dalam sarana dan pra sarana, hal itu bisa dilihat dari ketersediaan buku di perpustakaan yang kurang, peralatan laboratorium yang masih jauh dari kata sempurna, jaringan internet, kantin dan juga tenaga pendidik atau dosen yang jarang mengajar" ungkapnya.

Kondisi ini diperparah lagi dengan status akreditas Kampus yang masih kadaluarsa sejak 19 juli 2019 sampai pada awal tahun 2021 ini, masalah akreditas ini merupakan masalah pokok yang sangat mengancam keberlangsungan akademik dan juga merugikan seluruh Mahasiswa STKIP.

Adapun LPK yang menjadi sorotan para Mahasiswa STKIP, mengenai legalitas operasional lembaga tersebut.

Dalam 5 tahun menjalankan visi dan misinya, terhitung dari 2015 sampai saat ini status LPK masih di pertanyakan, sebab kehadirannya tanpa disosialisasikan kepada Mahasiswa pada akhirnya munculah kebingungan.

"Kami menilai lembaga tersebut tidak memiliki izin pendirian dan izin operasional yang jelas, sebab keberadaannya sangat tertutup dan terbuka hanya kepada Mahasiswa STKIP,  jika lembaga tersebut memiliki legalitas yang jelas, mengapa perekrutmen peserta kursus terbatas pada Mahasiswa STKIP?", tanyanya.

Padahal lembaga tersebut merupakan lembaga independen di luar STKIP, tentunya kehadiran lembaga tersebut semakin mempermasif ruang penghisapan terhadap Mahasiswa, pasalnya Mahasiswa yang telah lulus atau wisuda dan kemudian mengambil Ijazah dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) diwajibkan harus memiliki 3 sertifikat.

Sambungnya, diantaranya: sertifikat komputer, sertifikat statistik dan sertifikat bahasa inggris yang di keluarkan lembaga tersebut, mirisnya LPK tidak memiliki sarana dan pra sarana namun dapat menjalankan programnya dengan cara meminjam sarana dan pra sarana Kampus.

Dan parahnya lagi Mahasiswa yang selama ini tidak diikut sertakan pelatihan tetapi malah mendapatkan 3 sertifikat tersebut dengan cara membayar sebanyak Rp750,000,00.

"Kami menganggap pemberian nilai dan sertifikat dengan cara membayar justru tidak sesuai dengan prosedur, juga merupakan mal praktek dan pembodohan publik yang sengaja di lakukan birokrasi Kampus," ungkapnya.

"Kami yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa STKIP Menggugat (AMSM) menuntut, buka ruang demokrasi, ketua STKIP harus bertanggung jawab atas masalah Kampus, secepatnya selesaikan akreditas Kampus, meminta kejelasan status LPK, berikan upah dosen, stop kriminalisasi dan intimidasi Mahasiswa, perbaiki fasilitas Kampus, tolak PPL II di Kampus, bangun dewan mahasiswa dan berikan almamater untuk angkatan 2017, tutupnya. (Mg01/red)

Komentar

Loading...