Anggota Deprov Menilai Tambang di Malut Belum Berkontribusi

Ishak Naser

SOFIFI-PM.com, Pertambangan di Maluku Utara (Malut) cukup banyak. Namun, tidak memberikan dampak kesejahteraan masyarakat di Daerah. Pasalnya, semua tergolong masuk pendapatan Negara sesuai dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Padahal, Kesejahteraan masyarakat Malut belum maksimal, sedangkan SDA cukup banyak dikelola.

Ketua
Komisi II DPRD Provinsi Malut, Ishak Naser mengatakan, menurut UU Pertambangan,
Pedapatan masuk di Pemerintah Pusat bukan Pemerintah Daerah. Pungutan bukan
pada diperusahaan dan bukan karena Izin Usaha Pembangunan melainkan alat berat
karena masuk dalam pajak kendaraan bermotor, kemudian menggunakan air
permukaan, jikalau perusahaan tersebut tidak memakai air permukaan berarti
tidak dikenakan pajak.

Sementara
itu, anggota Deprov lainnya Haryadi
Ahmad menuturkan, seharusnya pendapatan dari pertambangan harus ada nilai
ekonomi kepada daerah agar kesejahteraan masyarakat juga mendapat nilai
ekonomi, akan tetapi pendapatan pertabangan masuk ke Pemerintah Pusat, tidak kepada daerah.
Padahal, hal ini jika dikaji dengan baik, berarti nilai ekonomi bisa dirasakan
kepada masyarakat jika keuangan dari hasil pertambangan bisa dikelola dengan
baik.

“Seharusnya, pendapatan yang didapatkan itu berimbang, agar output bisa dirasakan masyarakat, itu yang kita harapkan. Jikalau hal ini tidak terjadi berarti bisa dikatakan pengelolaan anggarannya kurang terealisasi dengan baik,” tuturnya. Dia meminta, pengelolaan anggaran diperuntukan untuk masyarakat, karena kesejahteraan masyarakat itu yang harus diutamakan, ketimbang pengelolaan yang hanya dirasakan segelintir orang saja. (iel/red)

Komentar

Loading...