SANANA-PM.com, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) tahun 2020 akhirnya disahkan. Pengesahan APBD tersebut dilakukan melalui sidang paripurna DPRD yang dilaksanakan, Sabtu (30/11/2019) malam. 

Sidang paripurna pengesahan APBD yang dilaksanaka pada malam hari tersebut, selain dihadiri anggota DPRD dan bupati,  juga dihadiri forum komonikasi pimpinan daerah Forkopimda, sekretaris daerah serta sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

Ketua DPRD Kepsul,
Sinaryo Thes, yang memimpin jalannya sidang paripurna pengesahan APBD tersebut
dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan hasil pembahasan antara badan
anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD), APBD tahun ini
ditetapkan senilai Rp 791,93 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD)
ditargetkan Rp 27,31 miliar, dana perimbangan Rp 662,60 miliar dan lain-lain
pendapatan yang sah senilai Rp Rp 102,01 miliar. Sedangkan prioritas PAD yang digunakan
untuk belanja daerah ditargetan Rp 830,46 miliar, meliputi belanja tidak
langsung dirancang Rp 425,84 miliar dan belanja langsung dirancang turun yakni
Rp 404,6 miliar. Sedangkan untuk pembiayaan daerah ditargetkan Rp 38,5 miliar,
penerimaan pembiyaan daerah Rp 41,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp
2,5 miliar. Jika dibandingkan dengan APBD tahun 2019 maka angka APBD tahun 2020
mengalami penurunan sebesar 2 persen atau kurang lebih Rp 27 miliar. Meski
begitu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat mempertahankan keseimbangan
antara pendapatan dan belanja sehingga defisit anggaran seperti yang terjadi
pada APBD tahun ini dapat dihindari di tahun-tahun yang akan datang.

Sementara itu Ketua Fraksi
Partai Demokrat La Ode Asiran Jodi, yang menyampaikan pandangan fraksi pada
kesempatan itu mengatkan fraksi Demokrat tetap menerima dokumen RAPBD tersebut
untuk disetujui dan disahkan menjadi APBD. Namun fraksi Demokrat berharap
setiap SKPD yang mengelola PAD dapat bekerja lebih efektif, karena dalam
pandagan fraksi Demokrat pemerintah daerah melalui bupati telah berupaya untuk
meningkatkan PAD, namun upaya itu belum dapat didukung dan ditunjang oleh SKPD
teknis secara baik.

Lajodi menambahkan,
setiap SKPD pengelola PAD harus mengacu pada efesiensi dan efektifitas serta
disiplin waktu. Pihaknya juga berharap BPKAD dalam pencairan anggaran kegiatan
belanja modal harus dipercepat. SKPD juga harus meningkatkan kinerja dalam
mengelola anggaran daerah sehingga penyerapan anggaran dapat dilaksanakan tepat
waktu.

Ramli Tidore, yang
mewakili fraksi kebersamaan pada kesempatan itu mengatakan penurunan APBD saat
ini disebabkan karena pemerintah hanya bergantung pada dana bagi hasil (DBH),
baik itu dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Hingga itu fraksi
kebersamaan berharap agar pemerintah lebih kreatif dengan mencari sumber
pendapatan alternatif untuk dijadikan pembiayaan daerah. Karena penurunan APBD saat
ini disebabkan karena perubahan pendapatan dari dana perimbangan.

Ramli menambahkan, pemda
juga perlu memanfaatkan sumberdaya secara efisien dan akuntabel agar
terciptanya sumberdaya manusia yang berdaya saing dan mandiri.Kegiatan belanja
modal harus dilaksanakan tepat waktu, tepat program dan tepat realisasi,
sehingga penyakit akhir tahun dapat diminimalisir.

Sedangkan Kamal
Upara, yang menyampaikan fraksi Basanohi pada sidang paripurna pengesahan APBD
tersebut mengatakan, pemda harus lebih efektif dalam mengelola PAD. Fraksi Basanohi
memang menerima APBD untuk disahkan namun bupati harus menyampaikan KUA-PPAS
tepat waktu, sehingga tidak menyulitkan DPRD dalam melakukan pembahasan.

Sementara satu fraksi lainnya yakni Fraksi Golkar tidak memberikan tanggapan akhir fraksi, karena seluruh anggota DPRD dari Golkar saat ini berada di Jakarta. Sedangkan Bupati Hendarata Thes, dalam sambutannya dalam sidang paripurna pengesahan APBD mengatakan, defisit anggaran tahun ini sebesar Rp 38, 5 miliar. Hingga itu seluruh masukan DPRD melalui pandangan fraksi akan ditindaklanjuti demi perbaikan pengelolaan anggara pada tahun yang akan datang. (fst/red)