TERNATE-PM.com, Fraksi Nasional Demokrat (NasDem) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ternate meniali adanya sistem aplikasi keuangan yang baru di tubuh Pemerintahan Kota (Pemkot) Ternate, mengakibatkan kondisi keuangan menjadi problem yang berdampak pada proses uang keluar untuk keperluan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan ASN

"Iyaa kalo soal terjadinya penunggakan hak-hak-hak ASN dan sampai pemutusan listrik mulai dari sekertariat DPRD, gedung pasar ikan di Higenis dan sejumlah SKPD lainya, karena terkendala terkait sistem keuangan dirubah menjadi SIPD yang secara pusat cuma logikanya kondisi keuangan Kota Ternate saja yang dibanding dengan 10 kabupaten/kota yang sudah mengunakan sistem ini bukan memudahkan malah banyak kendala dilapangan,"kata Ketua Fraksi NasDem Nurlaela Syarif, kepada Poskomalut.com, Rabu (27/1/2021)

Menurutnya, Sistem baru itukan harusnya lebih memudahkan segala bentuk transaksi dan kebutuhan. Maka dari itulah kedepan pohaknya mendorong Pemkot perlu kerjasama dengan perbankan yang secara sistem dan konsep Smart City lebih maksimal

"Jadi kalo sudah kerjasama dengan perbankan ada kolaborasi sistem pendapatan dan pembiayaan sehingga hal-hal ini tidak perlu terjadi lagi,"ujarnya

Lanjutnya, misalkan soal gaji ASN kalo sudah kerjasama dengan perbankan misalkan ada sistem perbankan yang setiap tanggal kewajiban membayar gaji ASN pihak perbankan akan mengcover terlebih dahulu, ada tidak ada uang di kas daerah tidak akan terjadi keterlambatan. Karena ini soal pelayanan, terus misalkan soal listrik dan lain-lain juga demikian.

"Nah kalo sistem kerjasama sistem Smart City berjalan berbasis IT, pendapaatan seperti retribusi, pajak dan lain smua juga pake sistem non tunai ini bisa menghindari kebocoran dan keuangan/kas atau PAD akan lebih maksimal capaiannya,"jelasnya

Seraya politisi partai NasDem ini mengaku kedepan kepala daerah yg baru so harus punya terobosan ini.pungkasnya(sam/red)