poskomalut.com
baner header

APPI Desak KPK Selidiki Proyek di BWS Malut

JAKARTA -PM.com, Puluhan Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) menggelar aksi kedua kalinya di Komisi Pemberabtasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (17/2/2020). Massa aksi APPI yang rata-rata mahasiswa asal Maluku Utara (Malut) mendesak KPK melakukan penyelidikan berbagai dugaan kasus korupsi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, salah satunya pekerjaan Pembangunan Embun Pulau Makian tahun 2016 senilai Rp 10,7 miliar tak bisa di fungsikan oleh masyarakat Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, M. Reza Syadik dalam orasinya mengatakan, selain embun Makian yang disuarakan di KPK, juga pembangunan Chekdam Loto Togurara senilai Rp 48 milar selama tiga tahun anggaran sejak 2016-2019, berlokasi di Kelurahan Togafo Ternate Pulau.

Reza mengatakan, dalam pengkajiannya kasus Embun Makian yang sempat ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Malut pada tahun 2018, namun tak ada hasilnya alias telah dikeluarkan Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) adalah bentuk konspirasi oknum-oknum yang tak bertanggung jawab sehingga diberhentikan kasus tersebut, namun kali ini selaku putra Makian e mendesak KPK agar bentuk tim dan segera lakukan penyelidikan. “KPK segera panggil dan periksa Kepala BWS Malut Harya Murdianto dan Idhar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait kasus Embun Makian,” kata, Senin (17/2).

Dia mengaku PPK Embun Makian, Idhar dan Kepala BWS Malut Harya Murdianto harus bertanggungjawab atas berbagai mega proyek di BWS Malut selama tiga tahun ini. “Proyek Chekdam ada tiga item dan diduga diantaranya ada satu item pekerjaan yang diduga tak dilakukan alias fikstif,” teriak Reza di Gedung KPK, sembari meminta KPK agar melakukan Supervisi kasus korupsi anggaran pembangunan Embun Makian senilai Rp 1,7 miliar yang telah di SP3 oleh Kejati Malut.

Lanutnya, KPK juga segera membentuk tim agar melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi anggaran pembangunan Chekdam Loto Togurara. Dia menambahkan Kementrian Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Republik Indonesia agar mengevaluasi kinerja Hari Murdianto selaku Kepala BWS Malut, Idhar selaku PPK Embun Makian dan M. Rivan Hamid selaku Direksi Chekdam Loto Togurara. “Kementrian PUPR segera evaluasi Kepala BWS dan Satker atas dugaan adanya korupsi pada pembangunan proyek Embung pulau Makian dan proyek Chekdam Loto Togurara,” tegas Reza.

Tuntutan yang serupa juga dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan (AMPP) Malut di Kejati Malut dan Kantor BWS Malut, Senin (17/2) pagi tadi. Puluhan massa aksi itu mendesak agar Kepala BWS Malut, Harya Mardianto dan Idhar PPK Embun Makian agar bertanggung jawab penuh atas masalah ini.

Korlap aksi Mursal saat melakukan demontrasi mengatakan enam mega proyek BWS Malut yaitu pertama pembangunan Embun Makian Halsel senilai 10.7 miliar yang dikerjakan oleh PT. Arif Taipan Subut. Kedua pembangunan Chekdam Loto Togurara tahun 2016-2019 senilai Rp 48.5 miliar oleh beberpa rekanan. Ketiga pembangunan Air Bersih Facei, Kota Ternate tahun 2017 senilai Rp 14 miliar dikerjakan oleh PT. SatibTektnik. Keempat pembangunan Air Baku Danau Ngade, Kota Ternate tahun 2018 senilai Rp 5 miliar dikerjakan oleh  PT. Tamael Geup. Kelima pembangunan Irigasi Akelamo Kiri, Halmahera Timur tahun 2019 Rp 40 miliar dikerjakan oleh PT. Morsel Star dan Kenam Pembangunan Irigasi Ake Lamo Kanan Haltim 2019 senilai Rp 38 miliar dikerjakan oleh PT. Tamael Grup diketahui dari total menelan anggaran ratusan miliar namun dari enam proyek itu tak bisa difungsikan alias mubajir.

“Enam mega proyek BWS Malut ini dianggap mubajir padahal menghabiskan anggaran ratusan miliar. Maka dari itu kami minta Kepala BWS Malut dan PPK serta direksi maupun pengawas proyek-proyek itu harus bertanggung jawab,” tegas Mursal.

Mursal, menguji Harya Mardianto untuk turun ke lokasi untuk melihat langsung proyek BWS di tiga tahun belakangan ini. Dia bahkan menyebut Harya jangan hanya memberikan stetmen tanpa melihat anak buahnya bekerja di lapangan. “Kami minta Kabalai agar jangan hanya bicara tanpa melihat hasil di lapangan,” tegasnya.

Dia bahkan meminta Kejati Malut untuk menangkap Harya Murdianto dan Idhar atas kasus Embun Makian. Selain itu ada berbagai pihak di lingkup BWS Malut juga teelibat atas kasus dugaan fiktif proyek Chekdam Loto Togurara itu. “Kejati segera bentuk tim dan selidiki proyek Loto Togurara itu, karena hemat kami ada satu item yang fiktif alias tak dikerjakan,” tutup Mursal.(nox/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: