APPI Desak KPK Selidiki Proyek di BWS Malut

Puluhan Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) kembali melakukan aksi kedua kalinya di depan Kantor Komisi Pemberatasan. Korupsi (KPK), Jakarta.

JAKARTA -PM.com, Puluhan Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) menggelar aksi kedua kalinya di Komisi Pemberabtasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Senin (17/2/2020). Massa aksi APPI yang rata-rata mahasiswa asal Maluku Utara (Malut) mendesak KPK melakukan penyelidikan berbagai dugaan kasus korupsi di Balai Wilayah Sungai (BWS) Malut, salah satunya pekerjaan Pembangunan Embun Pulau Makian tahun 2016 senilai Rp 10,7 miliar tak bisa di fungsikan oleh masyarakat Kecamatan Makian, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).

Koordinator
Lapangan (Korlap) aksi, M. Reza Syadik dalam orasinya mengatakan, selain embun
Makian yang disuarakan di KPK, juga pembangunan Chekdam Loto Togurara senilai Rp
48 milar selama tiga tahun anggaran sejak 2016-2019, berlokasi di Kelurahan
Togafo Ternate Pulau.

Reza mengatakan,
dalam pengkajiannya kasus Embun Makian yang sempat ditangani Kejaksaan Tinggi
(Kejati) Malut pada tahun 2018, namun tak ada hasilnya alias telah dikeluarkan
Surat Pemberhentian Penyelidikan Perkara (SP3) adalah bentuk konspirasi
oknum-oknum yang tak bertanggung jawab sehingga diberhentikan kasus tersebut,
namun kali ini selaku putra Makian e mendesak KPK agar bentuk tim dan segera
lakukan penyelidikan. "KPK segera panggil dan periksa Kepala BWS Malut
Harya Murdianto dan Idhar selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) terkait kasus
Embun Makian," kata, Senin (17/2).

Dia mengaku PPK
Embun Makian, Idhar dan Kepala BWS Malut Harya Murdianto harus bertanggungjawab
atas berbagai mega proyek di BWS Malut selama tiga tahun ini. "Proyek
Chekdam ada tiga item dan diduga diantaranya ada satu item pekerjaan yang diduga
tak dilakukan alias fikstif," teriak Reza di Gedung KPK, sembari meminta
KPK agar melakukan Supervisi kasus korupsi anggaran pembangunan Embun Makian
senilai Rp 1,7 miliar yang telah di SP3 oleh Kejati Malut.

Lanutnya, KPK
juga segera membentuk tim agar melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi
anggaran pembangunan Chekdam Loto Togurara. Dia menambahkan Kementrian
Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Republik Indonesia agar mengevaluasi
kinerja Hari Murdianto selaku Kepala BWS Malut, Idhar selaku PPK Embun Makian
dan M. Rivan Hamid selaku Direksi Chekdam Loto Togurara. "Kementrian PUPR
segera evaluasi Kepala BWS dan Satker atas dugaan adanya korupsi pada
pembangunan proyek Embung pulau Makian dan proyek Chekdam Loto Togurara,"
tegas Reza.

Tuntutan yang
serupa juga dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Peduli Pembangunan (AMPP) Malut di
Kejati Malut dan Kantor BWS Malut, Senin (17/2) pagi tadi. Puluhan massa aksi
itu mendesak agar Kepala BWS Malut, Harya Mardianto dan Idhar PPK Embun Makian
agar bertanggung jawab penuh atas masalah ini.

Korlap aksi
Mursal saat melakukan demontrasi mengatakan enam mega proyek BWS Malut yaitu
pertama pembangunan Embun Makian Halsel senilai 10.7 miliar yang dikerjakan
oleh PT. Arif Taipan Subut. Kedua pembangunan Chekdam Loto Togurara tahun
2016-2019 senilai Rp 48.5 miliar oleh beberpa rekanan. Ketiga pembangunan Air
Bersih Facei, Kota Ternate tahun 2017 senilai Rp 14 miliar dikerjakan oleh PT.
SatibTektnik. Keempat pembangunan Air Baku Danau Ngade, Kota Ternate tahun 2018
senilai Rp 5 miliar dikerjakan oleh  PT. Tamael Geup. Kelima pembangunan
Irigasi Akelamo Kiri, Halmahera Timur tahun 2019 Rp 40 miliar dikerjakan oleh
PT. Morsel Star dan Kenam Pembangunan Irigasi Ake Lamo Kanan Haltim 2019
senilai Rp 38 miliar dikerjakan oleh PT. Tamael Grup diketahui dari total
menelan anggaran ratusan miliar namun dari enam proyek itu tak bisa difungsikan
alias mubajir.

"Enam mega
proyek BWS Malut ini dianggap mubajir padahal menghabiskan anggaran ratusan
miliar. Maka dari itu kami minta Kepala BWS Malut dan PPK serta direksi maupun
pengawas proyek-proyek itu harus bertanggung jawab," tegas Mursal.

Mursal, menguji
Harya Mardianto untuk turun ke lokasi untuk melihat langsung proyek BWS di tiga
tahun belakangan ini. Dia bahkan menyebut Harya jangan hanya memberikan stetmen
tanpa melihat anak buahnya bekerja di lapangan. "Kami minta Kabalai
agar jangan hanya bicara tanpa melihat hasil di lapangan," tegasnya.

Dia bahkan meminta Kejati Malut untuk menangkap Harya Murdianto dan Idhar atas kasus Embun Makian. Selain itu ada berbagai pihak di lingkup BWS Malut juga teelibat atas kasus dugaan fiktif proyek Chekdam Loto Togurara itu. "Kejati segera bentuk tim dan selidiki proyek Loto Togurara itu, karena hemat kami ada satu item yang fiktif alias tak dikerjakan," tutup Mursal.(nox/red)

Komentar

Loading...