poskomalut.com
baner header

APPI Kembali Desak KPK Periksa Kepala BWS dan Satker PPK Malut

JAKARTA-PM.com, Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) kembali menggelar unjuk rasa terkait pembangunan Embung Pulau Makian dan pembangunan Bronjong/ Cek Dam Loto, di depan Gedung KPK, Senin (17/2/2020). Pasalnya pembangunan dua proyek yang menggunakan APBN itu dinilai bermasalah.

Koordintor Aksi M Reza A.S dalam orasinya mengatakan, pembangunan embung pulau Makian yang mempergunakan anggaran APBN tidak menjamin kulitas yang kuat dan itu bisa di buktikan melalui fakta yang ada bahwa embung Pulau Makian tidak dirasakan dan di nikmati oleh masyarakat setempat, karna pembangunan embung tersebut ambruk.

“Problem Indonesia menyisahkan watak neokolonilaisme masih mengakar dan menghabat cita-cta Negara, tentunya kita mengetahui situasi kekinian terkhsus di provinsi MALUKU UTARA, dimana kelompok elitis sering kali mengelabui rakyat dengan cara menggelapkan anggaran Negara yang itu berdampak pada kerugian Negara, rakyat dan tujan pembangunan Nasional,” teriak M Reza.

Poros pembangunan Nasional yang di genjot oleh rezim Nawacita yang tentunya memiliki tujuan untuk memperkuat sektor ekonomi, sehingga penyediaan sarana infrastruktur baik jembatan, jalan ataupun embung sebagai akses mempermuda kebutuhan rakyat.

“lantas bagiamana di dalam lingkup Badan Wilayah Sungai di provinsi Maluku Utara yang gagal dan asal-asalan membangun Embung pulau Makian Kabupaten Halmahera Selatan pada tahun 2016 yang lalu dengan mempergunakan APBN senilai 10,7 Miliar dan pembangunan Bronjong/kali Cek Dam Loto, yang juga sama mempergunakan APBN senilai 48,5 Miliar,” cetusnya.

Diketahui pada Tahun 2018 telah di anggarkan kembali untuk memperbaiki embung pulau Makian namun hasilnya masih tetap sama,

“Hal ini patut diduga adanya pola penggelapan anggaran dengan cara-cara yang tidak benar, sehingga proyek tersebut tidak bertahan lama, dan ini patut didengar Komis Pemberantasan Korupsi agar kiranya berani mengambil langkah tegas untuk memanggil dan memeriksa Kepala BWS dan Satker PPK pembangunan Embung Pulau Makian,”teriak Reza dengan nada lantang.

Lanjut Reza, “Dugaan praktek kejahataan korupsi saat ini semakin membengkak, KPK sebgai lembaga super body yang mana lahir dari rahim reformasi suda seharusnya menyelidiki mafia proyek lingkup BWS demi supremasi hukum yang sekian lama telah mati suri,” ungkap Reza.

Mengakhiri orasinya. Reza mangatakan, atas nama Aliansi Pergerakan Pemuda Indonesia (APPI) Mendesak KPK panggil dan periksa Kepala BWS serta Satker PPK dalam proyek pembangunan Embung pulau Makian dan pembangunan Bronjong/Cek Dam Loto.

APPI juga mendesak Kejagung RI untuk segera mengevaluasi Kepala Kejati Malut dan segera selidiki pembangunan Embung pulau Makian, mendesak Kementrian PUPR Ditjen Sumber Daya Air segera mengevaluasi kinerja Kabalai BWS dan Satker atas dugaan tindak pidana korupsi pembangunan dua proyek tersebut. (red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: