TERNATE-PM.com, Asosiasi Sopir Lintas Halmahera (ASLIH) Maluku Utara, Sabtu (30/5/2020) menyampaikan aspirasi kepada Ketua Fraksi NasDem DPRD Kota Ternate terkait perlakuan kebijakan oleh sejumlah posko gugus tugas di beberapa kabupaten/kota yang meminta protap kesehatan Rapid Test untuk para sopir lintas saat membawa muatan.
Menurut Nurlaela Syarif, ada sekitar 200an lebih sopir lintas yang berKTP Ternate, dan dari beberapa kabupaten/kota. Selama pandemi covid-19 ini, aktivitas mereka sudah mengalami penurunan. “Sumber pendapatan mereka berkurang, karena sebagian besar proyek tidak berjalan, padahal itulah sumber pendapatan mereka untuk bongkar muat barang”ujarnya, kepada Poskomalut.com, Sabtu (30/5/2020).
Lanjutnya, saat ini distribusi angkutan yang mereka layani sebagaian besar adalah kebutuhan logistik dan medis yang di distribusi ke seluruh kawasan halmahera. Namun sayangnya beberapa hari ini dipersulit. Posko gugus covid di pelabuhan speed Halsel sopir harus tertahan karena diminta surat kesehatan dengan lampiran hasil rapid test.
“Kasihan loh rapid test ini kalo harus dibebankan ke sopir lagi, biaya rapid testnya dari 600-800rb dan harus pake uang pribadi, saya pikir ini kebijakan yang kase menderita masyarakat tambah, maso akal rapid test kong sampe pe mahal bagini, saran saya pemerintah harus hadir untuk memberikan rapid test secara gratis untuk sopir lintas halmahera”jelasnya.
Ia menambahkan, pendapatan pihak sopir lintas ini berapa banyak jika dihitung, dan bayangkan kalo rapid test harus mereka bayar sungguh ini kebijakan yang membuat rakyat tambah sengsara. Untuk itu dirinya berkeinginan harus segera dicarikan solusi, siapkan kebutuhan rapid secara gratis untuk para sopir agar mereka dapat beraktivitas tanpa beban baru. (sam/red)
Tinggalkan Balasan