Awal Tahun Tren Kekerasan Anak dan Perempuan di Ternate Meningkat

Ilustrasi kekerasan terhadap anak.

TERNATE-PM.com, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Kota Ternate, Selasa (02/01) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPRD Kota Ternate. Hal yang dibicarakan dalam pertemuan itu, terkait angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Ternate yang meningkat.

Kepala Dinas P3A Kota Ternate Marjurie Amal menyebutkan setelah ditarik ulur, dari hasil pertemuan itu ternyata ini juga dampak dari pandemi Covid-19 yang sedang dialami saat ini.

Kata dia, pihaknya mendapat banyak tanggapan positif dari Komisi III, bahwa akan dibantu sepenuhnya menjadikan beberapa program sebagai daya ungkit untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini.

"Kami berharap, dengan adanya intervensi dari Komisi III khusus untuk program di tahun anggaran 2021 ini bisa berjalan semuanya. Sehingga, bisa meminimalisir tingkat kekerasan yang dialami saat ini," ungkap Marjurie, saat diwawancarai kemarin.

Dikatannya, angka kekerasan terhadap perempuan dan anak ini antara tahun 2019 hingga 2020 mengalami tren peningkatan dan itu berlaku secara nasional, yang dialami oleh semua daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak ini peningkatannya sangat signifikan. Misalnya, di tahun 2019 kasus kekerasan terhadap anak hanya 5 kasus yang terlapor. Sedangkan untuk kekerasan terhadap perempuan sebanyak 9 kasus.

Sementara, pada tahun 2020 sudah meningkat dimana kekerasan terhadap anak meningkat menjadi 15 kasus dan kekerasan terhadap perempuan 9 kasus. Tapi secara proporsional, peningkatan yang signifikan dapat dilihat di 47 kasus yang terdaftar di Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA).

"Dan pada bulan Januari 2021 ini saja, di kami sudah ada 3 kasus sebulan. Sementara di LSM Daulat Perempuan Maluku Utara (Daurmala) sudah mendekati 11 kasus, yang didominasi  kasus dalam rumah tangga," katanya.

Sejumlah kasus ini, kata dia terjadi peningkatan di masa pandemi Covid-19. Dan itu rata-rata terjadi di hampir seluruh Indonesia. "Makanya tadi, kita cari kesimpulannya dengan Komisi III dimana ini lebih pada implikasi dari pola pengasuhan anak yang tidak maksimal," tuturnya.

Terpisah, Anggota Komisi III Junaidi Baharudin menyebutkan, pihaknya  punya sejumlah instrumen evaluasi dan pengendali di aspek regulasi, dalam upaya mengurangi atau menekan jumlah korban akibat kekerasan baik terhadap anak maupun perempuan.

"Khusus perempuan kita punya Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengarusutamaan Gender. Sementara untuk perlindungan anak sudah ditetapkan Perda tentang Kota Layak Anak (KLA). Kemudian ada satu Perda yang akan direvisi pada 2022 tentang Perlindungan Anak yang disahkan sejak 2013. Sehingga, akan ada penyesuaian beberapa Perda," sebutnya.

Kata dia, dari pertemuan itu ada komitmen yang terbangun antara Komisi III DPRD dengan P3A terkait bagaimana bersinergi dalam upaya menyediakan sejumlah fasilitas layak anak di tingkat kelurahan. "Kita punya inovasi yang sudah dibicarakan dan disepakati untuk menyediakan taman religi yang ramah anak. Lokasinya, akan ditentukan di masjid yang punya halaman luar," jelasnya.

Kalau memang dibolehkan, kata dia akan didesain itu dimana pilot projectnya mungkin satu kecamatan satu. untuk menambah ruang bermain anak yang ramah lingkungan. "Selain itu, ada nuansa religinya. Banyak hal yang nantinya dibuat disitu," paparnya. (agh/red)

Komentar

Loading...