Bantuan Terlambat, Fraksi NasDem Seyangkan Sikap Pemkot Ternate

Nurlela Syarif

TERNATE-PM.com, Hingga memasuki minggu kedua Ramadhan ini, distribusi bantuan sosial kepada sejumlah masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 belum juga didistribusi oleh pemerintah kota Ternate. Kelambatan ini membuat Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate melalui Ketua Fraksi Nurlaela Syarif menyayangkan sikap Walikota Ternate.

Menurut Nurlaela, sesuai rilis yang disampaikan ke redaksi Poskomalut.com Sabtu (2/5/2020), kepekaan Walikota terhadap krisis kemanusiaan ini mulai memudar, pihaknya sangat sayangkan kelambatan ini, dikarenakan persoalan sederhana yaitu persoalan tekhnis terkait verifikasi pendataan.

Lebih lanjut Nurlaela sampaikan, batas waktu Pemkot melalui surat edaran Sekretaris Kota Ternate (Sekot) meminta seluruh Kelurahan memasukan data penerima bansos, yaitu paling lambat di Tanggal 15 April 2020, jika pihaknya gunakan estimasi durasi waktu dalam surat edaran tersebut, sudah sangat lama dan belum terdistribusi sampai saat ini. “Kami Fraksi Nasdem sangat miris, ini situasi darurat dan Pemkot sendiri tetapkan situasi darurat kemanusiaan, logikanya situasi darurat langkah yang diambil juga harus cepat tanggap. Apalagi berkaitan dengan dampak sosial dan ekonomi masyarakat, ini soal isi perut masyarakat jadi kami mendesak kerja-kerja seluruh aparatur pemkot kaitan bansos ini juga cepat tanggap,"kesalnya.

Nurlaela mengaku, pihaknya sudah langsung mengkroscek ke Dinas Sosial apa kendala sampai belum terdistribusi bansos ke masyarakat. Menurutnya, ini diakibatkan karena persoalan data yang di masukan Kelurahan, ada duplikasi data dengan bantuan PKH (program keluarga harapan) dan Bansos bersumber APBN, dan ada juga karena persoalan data fisik foto kopian KTP dan KK penerima yang tidak dilampirkan.

Karena faktor ini, menurut Ketua Fraksi Nasdem ini tidak bisa ditolerir, pihaknya sangat paham Dinsos bekerja hati-hati agar tidak jadi masalah dikemudian hari, tapi yang disayangkan adalah sikap Walikota Ternate, kenapa tidak mengunakan kewenangannya untuk lebih tegas, memerintahkan aparatur kecamatan dan kelurahan agar soal sepele dan tekhnis ini tidak memperlambat bantuan.

“Saya meminta saudara Walikota berkaca dengan Kabupaten Morotai dan kabupaten lainnya di Maluku Utara, saat ini bansos di Morotai misalkan sudah tahap ketiga, apa sih bedanya, saya pikir sama. Karena Morotai juga punya rakyat dan Ternate juga punya rakyat, tingkat kesulitan bahkan rentan kendali Morotai harusnya jauh lebih sulit ketimbang Kota Ternate, ini kok Morotai sudah pembagian tahap tiga, Ternate satukalipun belum juga dibagikan,"pungkasnya. (sam/red)

Komentar

Loading...