Bapemperda DPRD Taliabu Ajukan Lima Ranperda

Wakil Ketua DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa

BOBONG-PM.com, Badan perencanaan peraturan daerah (Bapemperda), dewan perwakil rakyat daerah (DPRD), Kabupaten Pulau Taliabu, mendorang lima lancangan peraturan daerah (Ranperda), untuk dibahas dan disahkan pada tahun 2021.

Ketua Bapemperda DPRD Pulau Taliabu, Pardin Isa kepada awak media di ruang rapat DPRD Pulau Taliabu mengatakan, pihaknya mendorang lima Ranperda untuk dibahas san disahkan pada tahun ini juga, diantaranya Raperda.

"Ada lima Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD, sementara tiga Ranperda itu merupakan akumulatif terbuka yang tetap torang tetapkan setiap tahun, yaitu Perda tetang LKPJ, Perubahan APBD dan Perda tentang APBDP itu yang pasti," ucapnya.

Terkait rencana pelaksanaan pembahasan kelima Ranperda yang menjadi inisiatif DPRD katanya, pekan lalu bersama DPRD sudah dilakukan rapat untuk perda-perda mana saja yang menjadi inisiatif DPRD Pulau Taliabu untuk dibahas dan disahkan. "Minggu lalu katorang sudah mulai rapat untuk menentukan Perda mana saja. Sebenarnya, ada 10 Ranperda yang diusulkan DPRD tapi berkaitan dengan persoalan penganggaran jadinya untuk tahun ini hanya sekitar liman Ranperda yang akan katorang bahas dan tetapkan," ujarnya.

Pardin juga menjelaskan bahwa, perda-perda yang diinisiatif DPRD adalah perda tata cara penyusunan Propimperda, Perda tentang pengelolaan, pengendalian dan pengawasan TKBM, Perda tentang pengendalian dan pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol, Perda tentang ketertiban umum dan terakhir Perda tentang retribusi izin menggunakan dan mempekerjakan tenaga kerja asing.

"Jadi perda itu yakni perda tetang tatacara penyusunan propim perda karena itu perintahkan undang-undang untuk harus dibentuk,  Propimperda itu dulu namanya Prolegda. Yang kedua itu Perda tentang pengelolaan, pengendalian dan pengawasan TKBM karena itu belum ada sama sekali, kemudian Perda tentang pengendalian dan pengawasan tempat penjualan minuman beralkohol, Perda tentang ketertiban umum dan terakhir Perda tentang retribusi izin menggunakan dan mempekerjakan tenaga kerja asing," akhirnya. (cal/red)

Komentar

Loading...