Bawaslu Halut Tegaskan Petahana Tidak Politisir BLT

TOBELO-PM.com, Badan pengawasan pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Halmahera Utara (Halut) menegaskan petahana calon Bupati dan Wakil Bupati Halut tidak mempolitisir pembagian Bantuan langsung tunai (BLT) ke masyarakat.

"Saya tegaskan bahwa Bupati dan Wabup dilarang menggunakan kewenenangan program dan kegiatan yang menguntungkan secara politik," tegas Komisioner Bawaslu Halut Devisi Hukum dan Penindakan Iksan Hamiru, Jumat (05/06)

Menurut Ia, selama penyerahan Bantuan sosial (Bansos) berupa sembako, BLT, Dana Desa (DD) diperuntukan untuk masyarakat yang terdampak Corona virus desiase (Covid 19), namun mereka berstatus Petahana kemudian tidak dipolitisir saat penyerahan BLT ke masyarakat wajib menerima, dan tidak ada dimensi konsolidasi, ajakan politik melalui kegiatan penyaluran, maka itu tidak jadi persoalan.

Bagi ia, yang jadi persoalan jika ada penyerehan BLT DD yang terindikasi dipolitisir baik itu secara misterius, maka Bawaslu akan menindak lanjuti. Bahkan jika terbukti Bawaslu bakal mengeluarkan rekomendasi Diskualifikasi sebagai petahana. "Selama Penyerahan BLT oleh Bupati dan Wabup sebagai petahana ke Masyarakat, tidak dipolitisir maka Tidak Jadi persoalan, namun sepanjang ada indikasi dipolitisir maka akan ditindak,"terangnya.

Ia menegaskan, Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang keras menggunakan kewenangan program, dan kegiatan yang menguntungkan serta merugikan salah satu bakal calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon, hingga pasangan calon terpilih. Hal ini, diatur dalam Undang Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada. "Satu hal yang saya tegaskan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang menggunakan kewenanangan program dan kegiatan yang menguntungkan serta merugikan sala satu calon dalam waktu enam bulan sebelum tanggal penetapan calon hingga penetapan pasangan calon terpilih, sesuai Pasal 71 ayat 3 UU nomor 10 thn 2016 tentang pilkada," Ujarnya.(mar/red)

Komentar

Loading...