Bawaslu Kepsul Ekspos Pengawasan Pilkada

Ilustrasi

SANANA-PM.com, Badan Pengawas Pemilu
(Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), Kamis (31/10/2019) menggelar Rapat
Dalam Kantor (RDK) dengan agenda Ekspos Pengawas Pemilu 2019.

Kordiv Hukum dan Penindakan,
Ajuan Umasugi menyatakan, selama pemilu pihaknya menerima 45 laporan yang terdiri
dari 15 laporan masyarakat dan 35 temuan langsung Bawaslu. Hanya saja, kata
Ajuan, dalam penanganan pihaknya juga mendapat hambatan dan kesulitan.
"Tetapi beberapa kades yang sampai ke putusan incraht,” katanya.

Ketua Bawaslu Kepsul, Iwan
Duwila menuturkan, media memiliki peran penting dalam pengawasan pelaksanana
pemilu. Untuk itu, dia berharap, media tetap melaksanakan tugasnya dalam
memberikan informasi, baik melalui pemberitaan maupun laporan langsung. ”Karena
kita juga berharap media turut mengawasi penyelenggara kita yang ada di tingkat
bawah,”kata Iwan.

Sementara Kordiv PHL, Risman
Buamona mengatakan, wartawan memiliki peran besar selama tahapan pemilu
berjalan. Menurutnya, pengawasan media tidak hanya melalui pemberitaan, namun
juga melalui laporan langsung sebagai pengawas partisipatif. Hanya saja, lanjut
Risman, dia berharap media juga tetap independen serta menjaga prinsip
jurnalistik dalam peberitaan. ”Misalnya ada yang menyoroti Bawaslu terkait
dengan pengawasan terhadap ASN saat ini, tapi mereka tidak mengkonfirmasi ke
kita ini yang menjadi persoalan, ”katanya.

Sementara, dari penyidik
Gakumdu Polres Kepsul Brigadir Jaya, menuturkan, setiap laporan yang masuk ke
Gakumdu terlebih dahulu dikaji dengan melihat aspek pelanggaran disertai dengan
bukti permulaan. "Untuk penanganan ini memang banya hambatan, seperti
jarak lokasi kejadian, maupun saksi karena saksi sulit dimintai keterangan,
namun kami tetap berupaya dengan mendatangi, "katanya.

Sementara Kasi Pidum Kejari Kepsul, Melyan Marantika mengungkapkan, saat penyidikan terdapat 5 perkara dengan 8 terdakwa, namun ada kasus yang displit menjadi satu. Dari 5 kasus itu kata Melyan semuanya dijebloskan kedalam penjara dan telah berkekuatan hukum tetap. "Seperti Kades Fuata itu sudah kita eksekusi, semua itu hasil banding ke Pengadilan Tinggi (PT), "pungkasnya. (rul/red)

Komentar

Loading...