Erwin Umar Desak Gubernur AGK Genjot PAD

Belanja Pemprov Rp3,6 Triliun Berpotensi Utang

Tandang kesepakatan KUA-PPAS Perubahan 2021

SOFIFI-PM, Dewan provinsi (Deprov) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut, menandatangani nota kesepakatan kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021. Belanja daerah naik Rp 3,6 triliun dari Rp3,3 triliun.

Penandatanganan nota kesepakatan antara DPRD dan pemprov melalui rapat paripurna ke-12 masa sidang ketiga. Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, didampingi wakil ketua Muhammad Abusama, dihadiri langsung Gubernur Malut KH Abdul Gani Kasuba, dan sejumlah anggota DPRD dan pimpinan SKPD, Jum'at 10 September 2021.

Gubernur Maluku Utara, KH Abdul Gani Kasuba, dalam sambutannya dibacakan Sekda Malut, Samsuddin A Kadir, mengatakan perubahan pendapatan daerah tahun anggaran 2021 dirancang sebesar Rp2,979 triliun lebih dari sebelumnya sebesar Rp2,849 triliun. Kenaikan pendapatan perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tentu saja perlu diikuti dengan upaya kerja keras melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang dimiliki.

“Saya mengharapkan dengan dibentuknya perangkat daerah yang mengkoordinasikan dan mengelola pendapatan daerah, upaya-upaya peningkatan pendapatan dapat dimaksimalkan dalam rangka pencapaian yang telah ditargetkan dari setiap item sumber pendapatan,” harapnya.

Untuk belanja daerah tahun anggaran 2021 Perubahan dirancang sebesar Rp3,6 triliun lebih dari sebelumnya sebesar 3,3 triliun. Kenaikan belanja tersebut perlu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendesak, antara lain; Pemenuhan kebutuhan dalam rangka, pelaksanaan 2 event nasional, yaitu STQ Nasional di Sofifi, serta dalam rangka menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor: 4 tahun 2021 tentang dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) Ke-20 dan Pekan PARALINPIK Nasional ke-26 tahun 2021 di Papua.

Kedua, pemenuhan kewajiban terhadap Pihak ke-3 yang belum terselesaikan akibat dampak pandemic Covid-19 pada tahun 2020. Ketiga, pemenuhan kebutuhan pada RSUD Chasan Boesoerie dan RSUD Sofifi, dalam rangka penguatan sesuai arahan pemerintah. Keempat, pemenuhan kekurangan atas perhitungan gaji dan tunjangan guru serta pemenuhan kekurangan pada panti anak yang menjadi kewenangan provinsi.

Selain itu pemenuhan kebutuhan sesuai peraturan daerah atas terbentuknya 2 badan dan 1 biro, serta memenuhi kebutuhan prioritas beberapa perangkat daerah, pemenuhan aspirasi masyarakat serta kebutuhan mendesak lainnya.

“Dengan demikian, perubahan KUA-PPAS tahun 2021 dirancang defisit sebesar Rp 624 miliar lebih dari sebelumnya sebesar Rp486 miliar yang akan ditutup dengan pembiayaan daerah,” bebernya.

Penerimaan pembiayaan daerah dirancang sebesar Rp 624 miliar lebih, yang terdiri dari rancangan penerimaan sisa lebih. Perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA) sebesar Rp 72 miliar lebih, dan penerimaan pinjaman daerah sebesar Rp 551 miliar lebih. “Dengan postur pendapatan, belanja dan pembiayaan tersebut maka sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan dirancang berimbang,”kata sekprov.

Ia menambahkan, untuk asumsi makro yang dirancang pada KUA-PPAS tahun 2021 tidak mengalami perubahan, yaitu indeks pembangunan manusia ditargetkan pada angka 69.60. Tingkat kemiskinan ditargetkan sebesar 6.92 persen, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan sebesar 5,06 persen.

Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 7,15 persen dengan pendapatan perkapita ditargetkan sebesar 23.35 juta rupiah. Dan Indeks rasio gini ditargetkan pada angka 0.324. Adapun laju inflasi tahunan diperkirakan 2,14 persen.

Anggota DPRD Malut Erwin Umar, dalam rapat paripurna itu mengintruksikan Gubernur Maluku Utara KH Abdul Gani Kasuba, agar mendorong sumber-sumber pendapatan daerah lebih maksimal lagi.

”Saya minta pada gubernur agar SKPD pengelolaan PAD lebih maksimal lagi menggenjot PAD,”katanya.

Politisi Partai Perindo itu mengaku khawatir atas penambahan belanja pada anggaran perubahan ini, karena sampai saat ini realisasi pendapatan baru di angka 60 sekian persen. Masih sekitar 260 sekian miliar lebih yang belum direalisasikan dengan waktu yang cukup singkat ini.

”Dengan waktu cukup singkat ini gubernur harus harus benar-benar mengontrol pendapatan daerah, sehingga terget pendapatan yang telah dirancang dapat dicapai. Jika tidak akan menimbulkan utang,” bebernya.

Erwin, menambahkan, beban APBD Malut cukup besar yakni pengembalian modal pinjaman PT SMI, sehingga pengelolaan pendapatan harus dimaksimalkan agar tidak menimbulkan utang pada pihak ketiga.

”Pihak ketiga semakin tidak percaya pada pemprov jika menimbulkan utang,”kata Erwin.

Sementara Ketua DPRD Malut, Kuntu Daud, menegaskan kebijakan umum anggaran perubahan dan PPAS APBD 2021 yang disepakati dan ditandatangani hari ini menjadi dasar penyusunan APBD perubahan 2021.

”Setelah penandatanganan kesepakatan ini kami minta pemprov segera sampaikan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD-P tahun 2021,”tegasnya.(iel/red)

Komentar

Loading...