poskomalut.com
baner header

Belum Sepaham, Kemenko Polhukam Undang Khusus Pemkot Tikep

Terkait Anggaran Pilkada

TIDORE-PM.com, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) akan mengundang khusus Pemerintah  Kota Tidore Kepulauan, DPRD, KPU dan Bawaslu di Februari ini, guna membicarakan terkait nilai  Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Tidore dengan Bawaslu bersama KPU yang sudah ditandatangani dan disanggupi Wali Kota Tidore kepada Kementrian dalam Negeri

Undang Khusus Pemerintah Kota Tidore ini, dilakukan Kemenko Polhukam karena belum ada titik temu kesepahaman pengembalian nilai semula NHPD antara penyelenggara dengan DPRD yang bersikukuh akan melakukan rasionalisasi alokasi anggaran yang diusulkan KPU dan Bawaslu.

“Kami akan jadwalkan pembahasan khusus dengan Pemkot,DPRD, KPU dan Bawaslu ahir Februari ini membahas NPHD yang belum ada kesepahaman,’’ ungkap Assisten Deputi III Keuangan Partai Politik dan Pilkada, Brigader Jendral Yusri Yunus pada Jumat ( 7/2/2020) lalu di ruang rapat Nakula lantai 6 Kemenko Polhulkam

Dikatakan Yusri hanya dua daerah dari 13 yang mengikuti rapat kordinasi kembali, terkait NPHD, yakni Kota Tidore sesuai surat Wali Kota Tidore nomor 276.5/131/01/2020 telah menyanggupi  untuk diformulisasikan pada anggaran Perubahan 2020 namun masih tetap akan dirasionalisasi DPRD dan Oku Timur Sumatra Selatan yang tidak jauh permasalahanya dengan Pemerintah Kota Tidore.

Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan Ahmad Ishak bersama dua unsur Pimpinan DPRD Ratna Namsa dan Mochtar Djumati tetap konsisten dengan kesepahamannya, bahwa nilai NPHD yang ditetapkan DPRD tanpa melibatkan DPRD itu layak dirasionalisasi kembali. Sebab, masih banyak kebutuhan daerah yang tidak hanya terfokus pada pelaksanaan pilkada, tak hanya itu sejumlah usulan KPU maupun  Bawaslu masih dinilai terdapat kemubajiran kebutuhan yang tidak terlalu penting. “Kami tetap akan melakukan rasionalisasi jika kembali di usulkan dalam perubahan anggaran,’’ tegas Ahmad.

Sementara itu, Ketua KPU Tidore Abdullah Dahlan dan Ketua Bawaslu Tidore Bahrudin Tosofu  pada kesempatan ini menyampaikan, penyusunan anggaran seluruhnya berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang diatur begitu ketat.

Usulan anggaran yang susun bukan sekedar mencari keuntungan, tetapi sesuai dengan kebutuhan tahapan pelaksanaan dan sudah sangat efisiensi, jika jujur nilai NPHD yang disetujui Wali Kota belum cukup sesuai dengan ketentuan yang mengatur tetang hibah penyelenggaran Pilkada serentak tahun 2020.

’’Banyak pengurangan kebutuhan yang seharusnya dibiayai Pemkot sudah kami lakukan, kenapa ? karna kami menyesuaikan dengan kemampuan daerah, jika dibilang belebihan apa yang berlebihan dan tidak rasional bagi DPRD,’’ papar Abdullah. (mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: