Bob Brata Cs Dipolisikan Atas Dugaan Pemalsuan Dokumen Perusahaan di Haltim

Direktur PT Ani di dampingi penasehat hukumnya Hendra Karianga saat jumpa pers.

TERNATE-pm.com, Direktur PT Adita Nikel Indonesia (ANI), Burhanudin Leman Djaelani dan tim penasehat hukum Hendra Karianga Associates melaporkan Bob Brata Djaya dan kawan-kawan ke Polda Maluku Utara (Malut).

Laporan itu dibuat atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akta dan penyerobotan areal pertambangan yang dimiliki oleh PT ANI, berlokasi di Halmahera Timur (Haltim).

Hendra Kariangan kepada awak media mengatakan, bahwa dalam pemalsuan itu Bob Brata bekerja sama dengan notaris Ivan Gelium Lantu melakukan perubahan akta PT ANI dengan menerbitkan akta nomor 1 tahun 2014.

Selain itu, Bob Brata juga bekerja sama dengan Bambang Prayogo melakukan konspirasi bersama notaris Dina Hindrasari Sunarhadi membuat akta nomor 2 tahun 2021.

"Akta nomor 1 tahun 2014 dan akta nomor 2 tahun 2021 itu berisi perubahan komposisi pemegang saham. Sementara akta nomor 2 tahun 2021 berisi mengambil ahli seluruh saham dan merubah kepengurusan PT ANI," ungkapnya, saat jumpa pers, Jumat (20/1/2023).

Dari kebijakan pemalsuan tersebut, kata Hendra, pihaknya selaku penasehat hukum menilai bahwa Bob Brata dan koleganya telah melakukan tindakan melawan hukum.

Sebab, telah mengubah seluruh dokumen berdirinya PT ANI pertama kali, berdasarkan akta notaris nomor 46 tahun 2007 yang disahkan menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor w-707621. ht01.01-th2007, tertanggal 9 Juli 2007 dengan Direktur Burhanudin Leman Djaelani.

Dalam perjalanan, PT ANI mengalami perubahan struktur kepengurusan dan saham, terbit akta nomor 13 tahun 2013 dan akta nomor 35 perubahan saham dan kepemilikan tanpa melalui mekanisme RUPS, sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Jo. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja.

"Isi akta seluruhnya dipalsukan dan itu bukti kriminal," singkatnya.

Dari akta induk disebut, kata Hendra, masalahnya adalah diubah dan diterbitkan akta nomor 1 dan nomor 2. Karena akta nomor 1 dan 2 itu adalah tindakan manipulatif, kriminil yang dilakukan Bob Brata.

Olehnya, Bob Brata cs merupakan pelaku kriminil yang melakukan tindakan manipulatif bekerja sama dengan notaris lalu mengubah akta PT ANI kemudian memasukan nama menjadikan pemilik.

"Tindakan itu, kami lalu mengambil tindakan hukum melaporkan ke Polda Maluku Utara dengan laporan pengaduan," kata Hendra.

Pasal yang disangkakan para pelaku Bob Brata dan kawan-kawan ialah pemalsuan dan penempatan keterangan palsu, yakni pasal 263 ayat (1) kitab undang-undang pidana KUHP dan pasal 167 KUHP tentang penyerobotan serta penggelapan aset.

"Kami berharap aparat penegak hukum (APH) Polda Maluku Utara agar serius menangani masalah yang dilaporkan. Karena, jika tidak ditangani akan menjadi konflik di tengah masyarakat. Apalagi sekarang sudah ada upaya menduduki areal tambang tanpa izin," tandasnya.

Senada, Direktur PT ANI, Burhanudin Leman Djalani menambahkan, bahwa selain memalsukan dokumen seperti disampaikan oleh penasehat hukum Hendra Karianga, para terlapor merupakan orangnya H. Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto.

"Jadi masyarakat juga takut memprotes, karena membawa nama Tommy Soeharto," katanya.

Selain itu, menurutnya kalau kehadiran Bob Brata cs menciptakan situasi yang akan menimbulkan kerusuhan di Maluku Utara.

Untuk itu, pihaknya berharap pemerintah provinsi Maluku Utara agar melihat penyerobotan yang dilakukan para terduga pelaku itu.

"Karena, saya selaku putra daerah merasa ditipu atas perjanjian pada tahun 2014 untuk membangun smelter di Haltim. Padahal, smelter tersebut telah berhasil dibuat serta mengurus seluruh AMDAL hingga disahkan oleh pemerintah.

"Selaku putra daerah, saya telah ditipu. Intinya, kami berharap APH dan pemerintah agar dapat melihat serta memproses Bob Brata dan kawan-kawan," pungkasnya.

Komentar

Loading...