BPBD Kota Ternate Sambangi Kantor Kejari, Ada Apa? 

Kepala BPBD Kota Ternate, Muhammad Iksan Hamzah.

TERNATE-pm.com, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Ternate meminta Kejaksaan Negeri (Kejari) memberikan pendampingan atas kegiatan paket proyek pembangunan talud yang akan dikerjakan pemerintah.

Kepala BPBD Kota Ternate, Muhammad Iksan Hamzah, menjelaskan permintaan pendampingan hukum mengenai pekerjaan talud di Kelurahan Kastela, Kecamatan Pulau Ternate.

"Jadi dengan koordinasi ini, harapan kita paling tidak proyek itu bisa selesai tepat waktu, dan mungkin juga pekerjaannya sesuai dengan spek yang ditetapkan," ujar Ikhsan saat ditemui di depan kantor Kejari Ternate, Kamis (16/2/2023).

Ia menjelaskan, proyek yang akan dikerjakan ini merupakan dana hibah dari pemerintah pusat khususnya untuk rehabilitasi dan rekonstruksi tahun 2022.

"Nilai mencakup Rp4,6 miliar yang kemudian dipergunakan untuk pembuatan proyek pekerjaan talud," katanya.

Ikhsan menuturkan, untuk pekerjaan talud ini volumenya 600 meter dengan estimasi waktu pekerjaan ditargetkan kurun waktu selama 6 bulan.

Lebih lanjut, untuk anggarannya, Ikhsan mengaku bahwasanya dana tersebut juga telah dicairkan atau sudah ditransfer ke kas daerah. Jadi penggeloan langsung oleh daerah.

"Tinggal setiap progresnya kita sampaikan namun sementara ini tahapannya tinggal menunggu proses tender," ungkapnya.

Oleh karena itu, sambung ikhsan, pihaknya menyurat ke kejaksaan untuk melakukan pendampingan.

Agar pekerjaan ini sesuai dengan prosedur dan ketentuan, sehingga dalam pertemuan tersebut ada masukan dari pihak Kejari Ternate untuk membuat perkiraan keadaan sebelum proyek mulai dikerjakan.

"Tentu perkiraan keadaan yang dimaksud terkait dengan seperti akses mobilitas. Mobil yang keluar masuk lokasi itu memang perlu dikordinasikan ke pihak kelurahan setempat," jelasnya.

Sementara, Kasi Intel Kejari Ternate, Aan Syaiful Anwar menambahkan, pihaknya telah diminta untuk melakukan pendampingan pekerjaan talud.

"Memang BPDB sudah melakukan pemaparan cuman untuk proyeknya saat ini belum di tenderkan," akuhnya.

Dikatakan, pada prinsipnya Kejari Ternate tetap bersedia memberikan pendampingan proyek pekerjaan talud tersebut.

Untuk pendamping yang jelas setelah proses penandatanganan kontrak kerjanya.

Aan menyebut pendampingan tersebut guna untuk meminimalisir pelanggaran hukum yang akan terjadi di kemudian hari.

"Ini juga demi meminimalisir pelanggaran hukum dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BPDB," tandasnya.

Komentar

Loading...