BPBD se-Maluku Utara Gelar Rakor Koordinasi Penerapan SPM Kebencanaan

Foto bersama usai rakor.

WEDA-pm.com, BPBD se-Provinsi Maluku Utara menggelar rapat koordinasi daerah di Kabupaten Halmahera Tengah Rabu (17/05/2023).

Kegiatan itu dalam rangka penguatan koordinasi, sinergitas dan keterpaduan penyelenggaraan penanggulangan bencana sekaligus menyelaraskan program kegiatan dan penerapan SPM kebencanaan.

Rakorda PB-BPBD se-Provinsi Maluku Utara 2023 dibuka Wakil Gubernur Maluku Utara M. Al Yasin Ali, itu bertempat di Aula Hi. Salahuddin Bin Talabuddin.

Dalam sambutannya, Wagub Malut M. Al Yasin Ali, mengucapkan terima kasih dan penghargaan tinggi kepada jajaran BPBD di seluruh kabupaten/kota atas dedikasi dalam membantu masyarakat di seluruh pelosok menghadapi berbagai bencana alam dan juga pandemi Covid-19.

"Provinsi Maluku Utara merupakan salah satu daerah yang paling rawan risiko bencana di Indonesia. Risiko kerugiannya juga sangat besar, baik dalam jumlah korban maupun kerugian material,” katanya.

Berbagai kemungkinan risiko yang akan dihadapi itu, sebagai salah satu pilar utama penanggulangan bencana BPBD harus berbenah. Budaya kerja yang harus siaga, antisipatif, responsif, adaptif, dan juga berorientasi pada pencegahan.

Selain itu, lanjut Wagub, jalur evakuasi terus disiagakan, instrumen peringatan dini terus diupgrade dan aktif mengajak seluruh komponen agar semua program pembangunan berorientasi pada tangguh bencana sembari bangun sistem edukasi kebencanaan yang berkelanjutan.

Hal senada Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Aser Tidore M.Si saat membacakan sambutan tertulis Penjabat Bupati Halteng. Aser mengatakan perubahan regulasi penanggulangan bencana daerah secara nasional merubah paradigma responsif ke preventif.

"Artinya kalau dulu kita melakukan penanganan bencana nanti ketika terjadi bencana, tetapi sekarang kita telah memulai dari tahapan pra bencana yakni pencegahan, kesiapsiagaan dan mitigasi bencana,” ucap Aser Tidore.

Sementara , Kepala pelaksana BPBD Provinsi Fehby Alting menyatakan, urusan penanggulangan bencana merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang jenis dan mutu pelayanannya diatur dalam bentuk SPM.

Dikatakannya, pemerintah daerah wajib membentuk kelembagaan dan menyediakan alokasi anggaran untuk memenuhi  pemenuhan SPM yang telah ditentukan yaitu

"Untuk itu, kami sangat mengharapkan BPBD Kabupaten dan Kota agar dapat melakukan inovasi-inovasi guna menunjang penerapan SPM di daerahnya masing-masing," harap Kalaksa BPBD Provinsi Fehby Alting.(mg01)

Komentar

Loading...