BPKP Kawal Ketat Belanja Kebutuhan Penanganan Covid-19 di Maluku Utara

BPKP

TERNATE-PM.com, BPKP Provinsi Maluku Utara (Malut) mengingatkan Sekretaris daerah (Sekda) se-Provinsi Malut ,selaku ketua Tim Angaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar lebih ikhtiar dalam penggunaan anggaran penanganan   virus Corona (Covid-19).  

Kepala BPKP Rizal Suhaili melalui Vidioconverence dengan sekda di Provinsi Malut menuturkan, secara struktur, BPKP berada dalam gugus tugas penanganan Covid -19. “Alokasi anggaran harus melalui refocusing dan realokasi anggaran,” jelas Rizal. 

"Sementara  ini proses kita kawal dengan cara melihat kebutuhannya sesuai  apa tidak, prosesnya seperti apa prosedurnya, bagaimana jadi kita bicara di akuntabilitasnya pengawalan seperti itu," jelasnya sembari mengatakan, pihaknya tidak bicara harus membeli apa, sebab hal tersebut kepada yang teknis yang lebih mengetahuinya. "Jadi kita bicara mengenai pengawalan dari sisi akuntabilitas," jelasnya.

Dikatakan, untuk proses  berjalan   baik,  semua masih bergerak menuju refocisinh dan  amralokasi anggaran yang masih bertambah terus. Untuk itu setiap daerah sedang menyisir anggarannya untuk dialokasikan untuk penanganan Covid -19  ini masih berjalan. Tentunya untuk  semua Kabupaten /kota  termasuk provinsi, BPKP  juga masih menyiapkan tim  di Provinsi  dua orang  untuk membantu setiap hari, bahkan sampai malam bersama tim gugus Provinsi. "Jadi memang  kita harus bergerak bersama tidak bisa sendiri sendiri seperti itu," katanya.

Dia mengatakan, pada prinsipnya Vicon yang dilaksanakan bersama sekda se Provinsi Malut untuk menyelaraskan dan singkronisasikan setiap daerah  dengan  kebutuhan berbeda-beda. "Nanti kita lihat apakah sudah alokasi dari pusat, apakah provinsi menyiapkan juga Kabupaten Jangan  sampai nanti Satu kebutuhan dabel –dabel. Kalau gitu kita udah nggak perlu karena  sudah di cover oleh pusat," terangnya.

Menurutnya, intinya bagaimana realokasi dan refocising anggaran itu dapat berjalan cepat sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. “Selain itu, identifikasi kebutuhan APD, masker, semuanya termasuk kebutuhan tim penanganan pasien rujukan yang diarahkan agar tepat. Sebab, ada beberapa kabupaten yang dianggarkan sangat tinggi, padahal ada alat yang lebih murah dan berkualitas, lalu kenapa tidak harus dipilih yang murah dan berkualitas. Karena itu, BPKP memberikan masukan proses segala macam agar jangan mubazir apalagi sekarang kondisi keuangan susah.

"Kita kasih informasi pilihan itu karena tetap saja yang bertanggungjawab kan instansi teknis yang bersangkutan bukan kita sehingga jangan sampai menjadi masalah. Misalnya kalau butuh 10, kenapa harus beli 20. Apa alasannya?Pokoknya kita diharapkan agar semuanya dapat berjalan dengan baik," jelasnya. (iel/red)

Komentar

Loading...