TIDORE-PM.com, Pihak BRI Cabang Kota Tidore Kepulauan, hingga saat ini belum juga melakukan klarifikasi terkait dugaan membocorkan adanya transaksi pencairan dana desa (DD) yang dilakukan sejumlah kepala Desa  pada tahun 2020 yang diduga digunakan untuk kepentingan politik sebagaimana materi gugatan  calon Wali kota dan Wakil Wali kota Tidore Kepulauan Nomor Urut 3, Salahudin Adrias – Muhammad Djabir Taha (Salamat) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Pihak BRI ketika dikonfirmasi Posko Malut , Rabu ( 13/1), tidak ada satupun petinggi bank milik negara ini memberikan klarifikasi terkait dengan kekesalan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kota Tidore Kepulauan atas bocornya informasi pencairan dana desa yang dipermasalahkan paslon Salamat.

"Kalau soal berita Apedesi langsung saja ke kepala cabang, sekarang pak kepala masih pertemuan dengan konsultan pembangunan kantor BRI cabang, jadi silakan menunggu ,’’ kata  Ibu Endang salah satu karyawan BRI saat ditemui.

Lumayan lama menunggu, pertemuan kepala BRI dan pihak konsultan tak kunjung selesai , wartawan yang bergegas pergi meninggalkan kantor meninggalkan nomor ponsel untuk dapat dihubungi pihak BRI sebagai upaya memberikan penjelasan ke publik soal dugaan bocornya pencairan DD. Namun sayangnya hingga berita ini masuk ke meja redaksi belum ada konfirmasi balik dari BRI cabang soasio kota Tidore.

Sebelumnya Ketua APDESI kota Tidore  Muchlis Malagapi kepada sejumlah wartawan  mengaku kesal atas sikap diam Bank BRI Cabang Soasio yang membuat publik seolah-olah berpikir  benar  apa yang digugat oleh Paslon Salamat terkait dengan pencairan Dana Desa yang sudah pasti tidak digunakan untuk kepentingan Politik, pihak APDESI bahkan menuding BRI tidak kredibel menjaga rahasia nasabah,’’ ujar Muhlis.

Tak hanya itu , ketidak percayaan APDESI terhadap BRI ini juga ikut mendesak pemerintah daerah kota Tidore untuk tidak lagi menjalin kerjamsa dengan BRI soasio dalam bentuk apapun terutama dana desa ,’’ tegas Muhlis.(mdm/red)