TERNATE-PM.com, Pusat Kajian Konflik Komunal (PUSKOM) Maluku Utara telah melakukan pendalaman terhadap gejala konflik di Maluku Utara, salah satunya adalah konflik yang diakibatkan oleh kegiatan politik atau kontestasi politik tahun 2020.

Untuk itu, PUSKOM Malut bersama dengan Bem Hukum Unkhair dan TNI, POLRI akan melakukan pencegahan isu sara dalam pilkada serentak tahun 2020 provinsi Maluku Utara.

Ketua Puskom Malut, Thamrin Ali Ibrahim Kepada poskomalut.com mengatakan, dalam upaya untuk mencegah isu sara sebagai isu yang dapat memecah belah keutuhan Negara, dan salah satunya memicu konflik politik diakibatkan media social, olehnya itu Puskom Malut melakukan penelitian di empat kabupaten/kota diantaranya Kota Ternate, Kota Tidore, Halmahera Utara dan Halmahera Selatan.  “Puskom Malut melihat bahwa pilkada serentak itu akan bermuara pada kesepakatan publik untuk menjaga pilkada berjalan dengan baik,"ujarnya.

Untuk
itu elit-elit politik harus memainkan peran politik secara baik, konsisten dan
komitmen terhadap perjanjian politik dengan masyarakat, dan terutama dengan KPU
terkait dengan aturan main yang akan dipatuhi oleh elit-elit politik, maka pergerakan
konflik itu akan sulit terjadi.

Kota Ternate, misalnya potensi tawuran antar kampung itu bisa akan berpihak dalam gerakan masif, jika ini tidak dibendung maka akan terjadinya konflik. "Untuk itu Puskom merekomendasikan pada TNI, Polri untuk lebih banyak melakukan upaya penyadaran terhadap potensi-potensi konflik yang bisa memicu oleh kegiatan politik di tahun 2020," jelasnya.

Puskom memilih jalan untuk memastikan rujukan politik sekaligus kesadaran orang terhadap rawannya konflik pada pilkada 2020. Pemerintah Kota Ternate dan Provinsi Malut harus menurunkan tenaganya penuh Kepada Kasbangpol terkaitan dengan kesatuan bangsa dan politik, yang sementara ini dalam proses menuju pilkada di kabupaten/kota yang ada di Maluku Utara agar selalu menjaga ruang Politik.

"Spanduk
saja dirobek itu bisa memicu gerbong tim sukses lain, dan itu bisa mengalir
kepada isu-isu yang lain sehingga Puskom Malut akan lebih banyak mendorong ke
pemerintah untuk selalu berikhtiar dalam penanganan konflik dalam pilkada
2020," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam kajian Puskom saat ini, pihaknya menemukan bahwa potensi konflik yang bisa terpicu di empat kabupaten/kota yaitu Halsel, Halut, Kota Ternate dan Kota Tidore. "Empat daerah itu pergerakanya cukup tinggi dan sangat sensitif terkait dengan Pilkada. (Ris/red)