Dalang Tercemarnya Sungai Sagea dan Polemik Pencabutan Status Geopark Bokimaruru

Potret kondisi terkini Sungai Sagea dan Goa Bukimaruru. SK pencabutan ditampilkan dengan opasiti rendah.

WEDA-pm.com, Desakan investigasi penyebab berubahnya warna air di Sungai Sagea dan kawasan wisata Bokimaruru terus digaungkan.

Isu yang mengendus kencang ke publik adalah tercemarnya Sungai Sagea dan Bokimaruru disebakan aktivitas pertambangan di Halmahera Tengah, Maluku Utara.

Salah satu perusahaan yang kencang disorot dan diduga kuat punya kaitan dengan penceraman lingkungan atau Tragedi Sagea adalah PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP).

Perusahaan asal Cina itu bercokol di Bumi Fagogoru sejak 2018 lalu. Tepat pada Rabu, 30 Agusuts 2023, merayakan hari jadinya yang ke lima tahun menggali tanah Halmahera Tengah.

"Tadi malam pejabat daerah barapa (beberapa) orang tu dong (mereka) hadir di pesta ulang tahun perusahaan dapa lia (terlihat) dong simore (sangat gembiar). Dorang tara (tidak) tahu kalah torang masyarakat ini lagi bingung dengan kondisi Sungai Sagea skarang ni. Torang (kami) menderita, dorang bikin pesta,” unkap salah Warga di Weda yang tidak mau menyebut namanya.

Adlun Fiqri, Dinamisator Save Sagea. Ia mengatakan bahwa perayaan hari jadi IWIP yang ke lima tahun secara mewah dan meriah, dilakukan di atas penderitaan masyarakat lingkar tambang.

"Selama lima tahun ini kami terpaksa hidup di tengah kerusakan lingkungan yang parah, air, sungai dan udara yang tercemar akibat dari operasi sejumlah perusahaan pertambangan nikel, yang semuanya terintegrasi dengan PT IWIP,” ungkapnya.

"Sungai dan mata air mengalir sepanjang tahun, tanah yang subur dan menumbuhkan beragam tanaman endemik, telaga dan lautnya menyediakan protein kehidupan, para perempuan biasanya berbondong-bondong mengambil kerang dan memancing ikan di telaga Sagea saat musim ombak di laut. Kini semuanya telah hilang akibat eksploitasi pertambangan nikel,” sambungnya dengan nada pilu.

Sementara itu, Koordinator Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat, Pius Ginting menyatakan bahwa daya tampung dan daya dukung Sungai Sagea dan sungai-sungai lain di lingkar kawasan industri PT IWIP telah terlampaui.

Pemerintah dan perusahaan kendaraan listrik sebagai calon pembeli perlu mengaudit tata kelola aspek sosial serta lingkungan yang sejauh ini dijalankan oleh PT IWIP. Salah satu instrumen yang dapat digunakan ialah kriteria Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA) yang telah diluncurkan pada Juni 2018 lalu.

“Kriteria IRMA dapat melengkapi produk hukum nasional dalam mengawasi kualitas air sungai-sungai di sekitar kawasan industri PT IWIP. Sebenarnya, pengembangan kawasan industri nikel di Halmahera Tengah juga harus sejalan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang dirumuskan oleh pemerintah daerah,” bebernya.

Persoalannya sekarang adalah sejauh mana kajian tersebut dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan RPJMD Pemda Halteng.

“Jika sudah dipertimbangkan, apakah KLHS mereka telah mempertimbangkan daya tampung dan daya dukung lingkungan perairan yang turun akibat adanya kawasan industri nikel? Perlu ada evaluasi instrumen pengelolaan lingkungan,” jelas Pius.

Perbedaan antara Halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya dengan pulau-pulau besar adalah memiliki karakteristik berupa das yang sempit dan pendek.

Manager Kampanye dan Intervensi Kebijakan Forest Watch Indonesia (FWI) Anggi Putra memaparkan, pendekatan pemanfaatannya perlu kehati-hatian dan tidak bisa digeneralisasi. Sayangnya, izin tambang nikel seluas 201 ribu hektar, telah diberikan kepada 43 perusahaan justru membebani Halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya. Dan sebesar 180.587 hektar justru berada di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Kondisi tersebut berdampak pada memburuknya situasi di Halmahera dan pulau-pulau kecil sekitarnya dengan total kerusakan hutan di dalam konsesi pertambangan nikel dari tahun 2017 hingga tahun 2021 sebesar 7.565 hektare. Diproyeksikan kerusakan hutan akan semakin parah hingga mencapai 157 ribu hektare ke depannya dari ulah pertambangan nikel.

“Tumpang tindih perizinan pertambangan nikel dengan konsesi HPH, HTI, dan Kebun menunjukan kinerja buruk dalam tata kelola sumber daya alam sebagai eksklusifitas tambang dalam kawasan hutan. Hal ini menunjukan lemahnya implementasi transparansi sumber daya alam dalam tata kelola perizinan tambang sebagai potret asimetris informasi,” tegas Anggi Putra.

Sejak pertengahan Januari 2010, Sagea mulai diincar investor tambang. Mulai  tambang nikel berbendera PT First Pasific Mining (FPM) dan PT Zhong Hai Rare Metal Mining Indonesia, keduanya diberi izin Bupati Halmahera Tengah hingga 2014 untuk FPM. Izin hingga 2030 diberikan kepada Zhong Hai.

Tak hanya nikel yang mengintai Sagea, namun juga tambang karst. Pada 2019, ada rencana eksplorasi PT Gamping Indonesia, yang tergiur membongkar cadangan karst di Sagea, namun ditolak warga.

Selain itu, wilayah Sagea juga diincar sebagai wilayah penunjang kawasan industri. Dalam dokumen perencanaan kementerian ATR/BPN terkait RDTR Kawasan Industri Teluk Weda, akan dijadikan wilayah pemukiman dan pertanian.

Rencananya kawasan ini akan dibangun rumah susun untuk tempat tinggal para pekerja PT IWIP. Warga Sagea yang hidup berdekatan dengan IWIP dan sehari-hari menyaksikan sendiri kerusakan di wilayah sekitar IWIP, tak ingin kerusakan serupa terjadi di kampung halaman mereka.

Warga tak ingin keindahan dan potensi wisata yang ada di kampung Sagea dirusak dengan kehadiran tambang. Selain berkebun pala, cengkeh, kelapa yang telah menyejahterakan mereka. Warga juga memanfaatkan potensi wisata Gua Bokimoruru dan Sungai Sageyen yang pendapatan retribusi masuk gua saja mencapai ratusan juta rupiah.

“Kerusakan lingkungan, akibat aktivitas tambang dan pembabatan hutan, meluas puluhan kilo meter, hingga kampung Sagea, yang jaraknya dari operasi IWIP sekitar 10 km,” ungkap Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Muh Jamil.

“Jelang peringatan lima tahun Operasi IWIP, sungai Sagea menguning dan tercemar karena hulunya telah ditambang PT Weda Bay Nikel yang menyuplai bahan mentah ke smelter-smelter IWIP,” tandasnya.

Pegiat Geowisata Deddy Arif mengaku yang dibutuhkan saat ini adalah pembentukan tim investigasi independen yang bergerak secara objektif dan saintis.

Tim investigasi tersebut nantinya harus melibatkan seluruh kalangan seperti pegiat lingkungan, warga asli Desa Sagea, pemerintah pusat dan daerah, pemerhati geowisata, serta peneliti dari berbagai lembaga. Sebab, sejauh ini belum terdapat data terkait kualitas air Sungai Sagea.

“Satu keyakinan yang kita gunakan adalah dengan sedimentasi setebal saat ini di Sungai Sagea, tidak akan mungkin hanya gara-gara faktor lain yang berkembang dari dalam. Kalau melihat dari warna, ketebalan material dalam sedimen, bisa dipastikan ada aktivitas penambangan,” ucapnya.

“Bahkan, saya agak pesimis untuk mengembalikan Sungai Sagea seperti kondisi sebelum tercemar, karena sampai saat ini saya belum pernah mendapatkan satu sungai di konsesi tambang yang bisa kembali pulih seperti harapan kita bersama,”pungkasnya.

Pencabutan Status Geosite Bokim Maruru

Di tengah peliknya mencari aktor utama di balik tercemarnya Sungai Sagea dan kawasan Wisata Bukimaruru, publik Halmahera Tengah bahkan Maluku Utara dibuat terkejut dengan mencuatnya surat keputusan Penjabat (Pj) Bupati Halteng, Ikram Malan Sangaji (IMS) pada 7 Mei 2023 lalu.

Dalam surat tersebut dengan jelas menyatakan pencabutan keputasan Bupati Halmahera Tengah nomor : 556/kep/2021 tentang Penetapan geosite Bokimaruru dan Sekitarnya sebagai Prioritas Pengembangan goepark Halmahera Tengah.

Keputusan itu lantas dengan jelas menegaskan bahwa status Bokimaruru sebagai prioritas geopark dicabut sejak surat tersebut ditetapkan.

Namun, solah menambal kebijakan vatal yang diambil, belakangan muncul lagi surat kedua dari Pj Bupati Halteng terkait status Bokimaruru. Surat dengan nomor: 556/KEP/248/2023 tertanggal 5 Juni 2023 itu menyatakan tentang penetapan kawasan wisata (geowisata) di Halmahera Tengah.

Pada poin keputusan menyebutkan bahwa ada tiga kawasan geoswisata di Halmahera Tengah, yakni Bukit Kawinet, Talaga Yonet dan lokasi rencana lahan parkir serta Goa Bokimaruru.

Ketua Komisi III DPRD Halteng, Munandi Kilkoda mengatakan penerbitkan SK yang lebih spesifik dengan menambah beberapa kawasan sebagai geowisata menjadi kewenangan bupati.

“Tapi harus ada kekuatan hukum perlindungan terhadap wilayah lebih kuat. Itu mestinya ada inisiatif perda yang didorong oleh pemda,” ujarnya, Kamis (31/8/2023).

Ia memisalakan Perda tentang perlindungan kawasan bentangan karst, atau mungkin di tegaskan dalam Perda RTRW sebagai kawasan geosite atau kawasan perlindungan setempat, sehingga mempunyai kekuatan hukum.

Munandi menyatakan, SK bupati bukan produk peranturan perundang undangan, sehingga dapat sewaktu-waktu dicabut berdasarkan kepentingan daerah.

“Jadi kalau perda itukan berarti produk hukum perundang undang yang tidak serta merta dicabut kalau sudah diperuntukkan untuk kawasan perlindungan setempat, maka tidak boleh ada kegiatan lain yang dapat merusak yang melindungi kawasan tersebut,” cetus mantan aktivis AMAN itu.

Komentar

Loading...