poskomalut.com
baner header

Dari 22 Saksi, Dugaan Korupsi Penyewaan Alat Berat PUPR Halsel Naik Status ke Penyidikan

LABUHA-PM.com, Selain penetapan tersangka kasus Korupsi Anggaran BOK di Puskesmas Gandasuli Kecamatan Bacan Selatan. Kejaksaan Negeri Labuha kini, meningkatkan status perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa dana Penyewaan Alat Berat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kabupaten Halmahera Selatan ke tingkat penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-135/Q.2.13.4/Fd.1/05/2021 Tanggal 05 Mei 2021.

Peningkatan status tersebut dilakukan karena telah ditemukannya perbuatan melawan hukum serta tercukupi 2 alat bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi tindak pidana korupsi terkait penyetoran PAD dari sewa menyewa alat berat.

Peningkatan status dari penyelidikan ke penyidikan dilakukan setelah melakukan permintaan keterangan terhadap 22 orang saksi termasuk bendahara Dinas PUPR dan mantan kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan serta beberapa pihak ketiga selaku penyewa.

Kepala Kejaksaan Negeri Labuha Fajar Haryowimbuko menuturkan, berdasarkan hasil penyelidikan, Dinas PUPR pada Tahun 2018-2020 telah menyewakan Alat Berat berupa Bulldozer, Excavator, Becko Loader, Dump Truck, Baby Hand Roller, Tronton, Alat Pemadat (vibrator), LCT, Alat Pemecah Batu, dan AMP yang dalam pelaporannya banyak penyewaan yang tidak dicatat dan hasil penyewaannya tidak disetorkan ke Kas Negara.

“Perbuatan tersebut berpotensi menimbulakan kerugian negara yang diperkirakan mencapai 1 Milyar rupiah, hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Retribusi Alat Berat Milik Daerah dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan diperbaharui oleh Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3,” tutur Kejari Halsel.

Selanjutnya kata Kejari, akan dilakukan penyidikan secara mendalam untuk mengetahui kerugian Negara serta siapakah yang bertanggungjawab atas terjadinya perbuatan melawan hukum yang terjadi pada Dinas PUPR Kabupaten Halmahera Selatan bidang Bina Marga. (Bar/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: