Desak APH Lidik 8 Proyek Bermasalah

Direktur YLBH Malut, M. Bahtiar Husni.

TERNATE-pm.com, Kejaksaan Tinggi (Kejati) dan Polda Maluku Utara (Malut) didesak telusuri delapan paket proyek jalan irigasi dan jaringan melekat di Dinas PUPR Provinsi yang menjadi temuan BPK dengan nilai mencapai Rp117 miliar lebih.

Dalam temuan BPK, delapan paket pekerjaan proyek tersebut terdapat denda pekerjaan, kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi.

Praktisi Hukum M. Bahtiar Husni mengatakan temuan BPK itu sangat jelas ada dugaan pidana yang sebenarnya menjadi pintu masuk bagi penegak hukum mengambil langkah penyilidikan.

"Sangat jelas menjadi dugaan tindak pidana korupsi, karena proyek itu terjadi kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi," kata Bahtiar saat dikonfirmasi poskomalut.com, Kamis (2/2/2023).

Direktu YLBH Malut itu menilai proyek pembangunan irigasi dan jalan tersebut terindikasi terjadi penyelagunaan wewenang. Dalam hal ini oknum-oknum yang terlibat dalam pekerjaan proyek tersebut.

Bahkan menurutnya, temuan BPK yang nilainya fantastis menjadi tidak berarti apabila APH enggan mengambil langkah hukum.

"Ini jelas merugikan keuangan negara yang sangat besar, jadi wajib diproses APH,"tegasnya.

Sebelumnya, delapan paket pekerjaan pada Dinas PUPR Maluku Utara yang bersumber dari dana pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero dengan perjanjian yang ditandatangi pada 30 Agustus 2020 sebesar Rp314.505.000.000,00-, diduga kuat sejumlah masalah.

Di mana sesuai LHP BPK :13/LHP/XIX.TER/12/2022. 29 Desember 2022 terdapat sejumalah item pekerjaan yang kekurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi dan tidak sesuai pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan.

"Kurangan volume, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, dan pemberian perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan pada delapan paket belanja modal Jalana Irigasi dan Jaringan (JIJ) yang menggunakan pinjaman dari PT SMI (Persero) tidak sesuai ketentuan sebesar Rp117.830.627.339,44-,," bunyi LHP tersebut.

Sebelumnya, pada TA 2021 dan TA 2022 (s.d. Oktober 2022), Pemerintah Provinsi Maluku Utara realisasikan Belanja Modal JIJ masing-masing sebesar Rp319,146.662.578,98 dan Rp256.600,343.392,79 atau 54,21% dan 100,11% dari anggaran masing-masing sebesar Rp588.758,064.627,00 dan Rp256.322.982.268,00.

Adapun dalam perjanjian pinjaman pembiayaan dari PT SMI (Persero) memberikan batasan dan aturan mengenai hal-hal yang dilarang dilakukan Pemerintah Provinsi Maluku Utara selama masa pembiayaan. Antara lain melakukan perubahan kontrak dengan pelaksana kegiatan yang menyangkut perubatan atas biaya dan/atau jangka waktu penyelesaian kontrak tanpa persetujuan tertulis dari PT SMI (Persero).

Sesaui hasil pemeriksaan BPK, delapan pekerjaan dikenakan denda keterlambatan dengan total nilai Rp94.371.523.167,27-,. Dari delapan paket itu juga terdapat lima item pekerjaan kekurangan volume senilai Rp1.903.511.202,32-,. Sementara, tiga paket pekerjaan tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp21.555.592.969,85-,.

Terhadap temuan ini, BPK merekomendasikan Gubernur Malut agar memerintahkan kepada Kepala Dinas PUPR untuk menginstruksikan PPK tiap-tiap paket pekerjaan untuk menghitung potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp23 miliar lebih.

Komentar

Loading...