Desak APH Ungkap Dugaan Korupsi Masjid Raya Sofifi, Tak “Pandang Bulu”

Masjid Raya Sofifi.

SOFIFI-pm.com, Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejaksaan Tinggi dan Polda Maluku Utara kembali didesak mengusut indikasi atau dugaan penyalahgunaan anggaran proyek pembangunan Masjid Raya Shaful Khairat, Sofifi senilai Rp 47,9 miliar.

Sebelumnya, dugaan tersebut terdapat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK 2022.

Praktisi Hukum, Bahtiar Husni mengatakan, jika dalam satu pekerjaan fisik terdapat kekurangan volume sesuai temuan LHP BPK, sudah tentu ada indikasi penyalahgunaan anggaran pada pelaksanaan proyek.

"Bila dilihat dari awal proyek ditenderkan kemudian diduga terjadi konspirasi memenangkan salah satu pihak rekanan, maka harus dilihat secara utuh agar ini menjadi terang, apakah kerugian tersebut didasari atas dasar apa?," tanya Bahtiar, Kamis (16/2/2023).

Dirinya menilai, kalaupun memang temuan itu jelas bahwa terjadi penyalahgunaan, maka Kejati dan Polda sudah seharusnya melirik ini dengan memanggil mantan kepala BPBJ, Panitia tender (Pokja) termasuk pihak perusahaan (rekanan), mengenai penanganan proyek tersebut.

Ia menegaskan, Kejati dan Polda jangan berasumsi bahwa temuan BPK adalah persoalan administrasi yang harus diperbaiki. Sebab, ada indikasi selain penyalahgunaan anggaran yang mengerucut pada penyalahgunaan wewenang.

"Olehnya itu, perlu diselidiki lebih jauh biar terang, ada tindak pidana korupsi atau tidak.

Ketua YLBH Malut ini menuturkan, dari data dugaannya temuan tersebut sangat kuat karena bersumber dari LHP BPK.

Untuk itu, demi kewajiban Adiyaksa di Kejaksaan Agung memberantas korupsi, maka ia berharap Kepala Kejati yang baru dilantik bisa tunjukkan kualitas dan komitmennya memberantas tindakan rasua di Malut tanpa pandang bulu.

"Sepatunya jangan menunggu orang datang melapor baru menindaklanjuti. Saya kira bukan pada ranah itu. saya berharap kepala kejaksaan segera turun dan menyelidiki atau melakukan proses penyelidikan lebih lanjut terhadap temuan ini karena tidak main-main anggaran negara yang dirugikan," tegasnya.

"Kalaupun adanya dugaan tindak pidana korupsi, sudah saatnya diproses hukum kepada pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab," sambungnya.

Senada, Abdullah Ismail menambahkan terhadap temuan BPK harus ditindaklanjuti. Ia juga meminta Kejati melakukan audit investigatif dan dilimpahkan menjadi tindak pidana korupsi, karena ini menyangkut keuangan daerah.

"Tidak menutup kemungkinan anggaran ini dinikmati pihak kontraktor, PPK, panitia lelang dan mantan kepala BPBJ. Sehingga ini harus diusut tuntas Kejati. Perlu sinergitas penegak hukum dan lembaga pemeriksaan keuangan, karena kita bicara soal keuangan negara," cetus advokad muda itu.

Abdullah juga meminta kepada Kajat Malut, Budi Hartawan Panjdaitan memberi atensi khusus terhadap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang akhir-akhir ini gencara diberitakan sejumlah media.

"Akibat mandegnya pembangunan di Malut tidak terlepas dari ulah oknum-oknum seperti ini (pejabat korup). Untuk itu, kami minta ini menjadi perhatian khusus bagi Kajati yang baru," tukasnya.

Komentar

Loading...