Desak Pj Gubernur Depak Kadikbud, Imran Jakub

Praktisi Hukum, Roslan.

TERNATE-pm.com, Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menahan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Maluku Utara, Imran Jakub terus mengalir.

Desakan itu menyusul Imran Jakub sudah ditetapkan tersangka oleh KPK sesuai surat nomor: B/247/DIK.00/23/04/2024 perihal pemberitahuan dimulainya penyidikan atas kasus dugan memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Abdul Gani Kasuba selaku mantan Gubernur Maluku Utara periode 2019-2024.

Pemberian itu terkait pengisian jabatan perangkat daerah di lingkungan Pemprov Maluku Utara.

Praktisi Hukum, Roslan mengatakan, seluruh syarat-syarat untuk penahanan tersangka sudah terpenuhi. Baik itu syarat subjektif maupun objektif berdasarkan Pasal 21 KUHAP.

Menurutnya, penetapan Imran sebagai tersangka oleh KPK, karena penyidik telah menemukan dua alat bukti yang sah tentang adanya dugaan tindak pidana suap.

“Jika sampai saat ini penyidik KPK belum juga melakukan penahanan, maka masyarakat akan bertanya-tanya apa pertimbangan KPK tidak melakukan penahanan kepada tersangka,” ujar Roslan, Selasa (28/5/2024).

Pada kasus sebelumnya yang melibatkan mantan gubernur dan enam orang tersangka, KPK langsung menahan mereka. Sementara Imran sampai saat ini belum juga ditahan.

“Agar masyarakat tidak beranggapan ada ‘keistimewaan’ bagi IY, seharusnya KPK menyampaikan alasanya, karena sejak kasus mantan gubernur AGK ini mencuat, semua pihak yang ditetapkan tersangka oleh KPK langsung dilakukan penahanan,” tuturnya.

Terlepas dari proses hukum tersebut, Roslan juga meminta ketegasan dari Pj Gubernur, Syamsuddin Abdul Kadir segera mengambil langkah menonaktifkan Imran Jakub.

“Harus ada tindakan tegas, sehingga yang bersangkutan juga bisa fokus dan tugas-tugas kepala dinas dapat berjalan maksimal,” cetusnya.

Menurutnya, Pj Gubernur dapat belajar dari kasus AGK, jika salah satu pejabat ditahan KPK, otomatis akan berdampak pada program kerja yang sedang dilakukan pejabat tersebut.

“Jika tidak diantisipasi sejak awal tidak menutup kemungkinan akan ada program kerja yang terhambat atau bahkan tidak terselesaikan, ini akan menjadi kerugian masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan khususnya di dunia pendidikan,” tukasnya.

Komentar

Loading...