Di Depan Gedung KPK dan Kejagung, Mahasiswa Desak Tangkap Sekda Morotai

Unjuk rasa mahasiwa Morotai di Jakarta.

MOROTAI-pm.com, Di depan kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan kantor Kejaksaan Agung (Kejagung) RI, sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Morotai Se-jabodetabek meneriaki agar Ketua KPK, Firli Bahuri segera memeriksa Plt Sekda Morotai, Suryani Antarani terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek Viber Glas 2019 senilai Rp2 milyar.

Selain kasus proyek viber yang diduga melibatkan Suryani saat masih menjabat Kadis DKP Morotai. Pendemo juga mendesak kepada Ketua KPK untuk memeriksa Suryani terkait anggaran desa senilai Rp7 milyar yang hingga kini tidak direlasiasi Kaban BPKAD Morotai tersebut.

“Mendesak ketua KPK RI untuk memanggil dan memeriksa Suryani Antarani sebagai Plt Sekda Pulau Morotai sekaligus Kaban BPKAD terkait gaji aparatur desa yang belum diberikan senilai Rp7 miliar. KPK RI juga segera memeriksa Suryani Antarani terkait dugaan korupsi pengadaan viber pada 2019 senilai Rp2 miliar,” ujar koordinator aksi mahasiswa Morotai Se-jabodetabek, Rahmat Djimbula dalam rilisnya kepada media ini, Rabu (13/9/2023).

Rahmat mengatakan, gaji aparatur desa yang belum diberikan atau dicairkan ke misalnya para Kades, Sekdes, Kaur, RT, RW, hingga tenaga kebersihan di 88 desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD).

Ia menerangkan, total 7 miliar karena dalam satu bulan untuk 88 desa mendapat dana Rp3,4 milyar jadi kalau ditotal keseluruhannya menjadi Rp7 miliar.

“Dengan ini kami meminta dengan keras KPK segera memanggil Kaban BPKAD sekaligus PLT Sekda Kab. Morotai Suryani Antarani terkait kejanggalan gaji aparatur desa senilai 7 Milyar yang sampai hari ini belum di berikan kepada desa terkait,” ungkapnya.

Lanjutnya, Suryani pernah diperiksa Kejaksaan Negri (Kejari) Morotai pada 13-14 Juni 2023, namun sampai saat ini belum ada kejelasan dari lembaga Adhyaksa tersebut.

"Seperti yang termaktub dalam pasal 1 ayat 3 bahwa Negara indonesia adalah negara hukum. Olehnya itu hari ini kami menagih integritas dan tanggung jawab KPK  RI & KEJAGUNG RI untuk bagaimana menyelesaikan persoalan korupsi di daerah, terkhususnya di Pulau Morotai. Karena saat ini tindakan busuk tersebut telah masuk sampai ke lorong-lorong gelap di daerah dan telah melibatkan segelintir para pecabat daerah,” cetusnya.

Menurut Rahmat, saat di gedung Kejagung, mereka juga mendesak agar kasus dugaan tindak pidana itu juga harus diambil alih lembaga itu karena pihaknya tidak lagi percaya terhadap lembaga hukum di daerah, misalnya Kejari Morotai.

"Mendesak Kejagung RI untuk memanggil dan memeriksa Suryani Antarani terkait dugaan penyalagunaan gaji aparatur senilai 7 Milyar, mendesak Kejagung RI agar segera mengambil alih kasus dugaan tidak pidana korupsi pengadaan viber Thn 2019 senilai 2 Milyar yang melibatkan Suryani Antarani sebagai Kepala Dinas kelautan & perikanan tahun 2019. Karena Kejari morotai tidak mampu mengatasinya,” desaknya.

Komentar

Loading...