poskomalut, Kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) sewa Rumah Susun (Rusun) RSUD Soekarno Morotai mulai terkuak.
Ini setelah pernyataan mantan Direktur RSUD Ir Soekarno, dr Novindra Humbas yang mengaku bahwa sewa rusun RSUD dipolemikkan para dokter.
“Jadi, terkait pengelolaan rusun kan, sudah dari jaman BL mungkin tahun 2008 kali. Saya masuk menjabat itu tahun 2020 akhir. Oktober ke November, jadi, saya tidak tahu berapa perorang bayar kamar rusun, karena jaman itu ada keluhan dari teman-teman rusun soal bayar rusun, mulai 2021,2022 dan 2023 itu sudah dikeluhkan,” ungkap dr. Tonny sapaan akrabnya kepada wartawan, Senin kemarin.
Ia kembali mengungkapkan bahwa keluhan para dokter itu sudah sejak lama, sehingga saat kepemimpinan Bupati Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane, sejumlah dokter langsung bertemu dan menyampaikan masalah sewa rusun.
“Jadi waktu itu saya sebagai direktur bersama teman-teman dokter ketemu sama pak Bupati soal membahas jasa kami. Terus dokter yang tinggal di rusun itu mengeluh sampaikan ke pak bupati kalau selama ini mereka bayar uang rusun per orang Rp400 ribu untuk dokter, lansung pak bupati tanggapi untuk kase gratis rusun,” ungkapnya kembali
“Terus di bulan Maret dan Juli 2025, saya jadi direktur saya bikin rapat dan disepakati dikurangi tenaga CS, security, akhirnya iuran itu turun ke Rp200 ribu perorang, jadi pak bupati maunya gratis untuk Rusun,” sambungnya.
Ia menambahkan, sewaktu dirinya menjadi direktur tidak pernah mengambilalih masalah sewa rusun. Sebab terdapat pihak lain yang mengelola anggaran sewa. Bahkan anggaran itu tidak masuk ke rekening rumah sakit.
“Jadi selama ini saya juga cek tidak ada rincian bayar security, CS, satpam, mereka cuman sampaikan lisan sih,” tandasnya.
Tinggalkan Balasan