poskomalut.com
baner header

Disperkim Malut Bangun Rumah Layak Huni di Tiga Daerah

SOFIFI-PM.com, Pandemi wabah virus Corona (Covid-19) masih saja berlangsung, namun tidak menjadi kendala bagi Dinas Perumahan Rakyat dan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Maluku Utara (Malut) untuk membangun rumah layak huni (RLH) sebanyak enam unit. Pembangunan bersumber dari APBD tahun 2020.

Kepala Dinas Perkim Malut Jafar Ismail melalui Kepala Bidang Disperkim Malut Fahmi Rachman kepada wartawan mengatakan, pembangunan 6 unit rumah yang tersebar di 3 Kabupaten/Kota diantaranya adalah pembangunan 2 unit RLH di Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) tepatnya di Desa Ake Sahu, 2 unit RLH di Halmahera Utara (Halut) tepatnya di Desa Dum-Dum ditambah lagi 2 unit rumah di Tidore tepatnya di Desa Ake Kolano. “Pembangunan rumah layak huni ini dengan akumulasi anggaran sebesar Rp. 113 Juta (Seratus tiga belas juta) dari masing-masing Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),”jelasnya.

Kata dia, rumah tidak layak huni yang di data begitu banyak dan bukan hanya di 3 Desa, Namun juga terdapat di Desa ibu, bangkit rahmat dan beberapa Kelurahan yang ada di Kota Ternate termasuk Dorpedu, Loto dan masih banyak lagi Desa yang ada di Kabupaten/Kota lainnya.

Fahmi bilang, pembangunan rumah layak huni tahun ini hanya difokuskan di tiga tempat karena refokusing atau sebagian besar anggaran di geser ke penanganan Covid-19 sehingga pembangunanya hanya berjalan di tiga Tempat.

“Bentuk pembangunan rumah layak huni dibangun setengah permanen atau setengah legger dan sekitar satu meter lebih pakai batu tela selanjutnya dengan menggunakan papan,”Ujarnya.

Kriteria Rumah layak huni kata Fahmi adalah rumah yang memiliki persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta dilihat dari kesehatan penghuninya.“Untuk menciptakan rumah tersebut, harus mempertimbangkan hal-hal seperti struktur kontruksi atap, lantai, dan dinding yang memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan kenyamanan yang koko dan tidak ada retak-retak,”ujarnya.

Lanjut dia, pembangunan rumah layak huni harus memenuhi beberapa kriteria dan persyaratan diantaranya dinding dan atap dalam kondisi rusak yang dapat membahayakan keselamatan penghuni, dinding dan atap terbuat dari bahan yang mudah rusak atau lapuk, lantai dalam kondisi rusak, tidak memiliki tempat mandi dan toilet, serta luas lantai kurang dari 7,2 m2/orang (tujuh koma 2 meter persegi perorang).

Tak hanya itu, rumah yang dibangun juga harus ada sertifikat agar rumah tersebut benar-benar milik yang bersangkutan. Kalau syarat itu tidak ada, maka pihak Perkim tidak bisa membangun sekalipun rumah tersebut sudah tidak layak dihuni.

Ia menambahkan, saat ini proses pembangunannya sudah mencapai 70 persen, kalau tidak ada hambatan kemungkinan Oktober sudah selesai.

“Untuk Pekerja dalam pembangunan tersebut tidak direkrut dari luar tetapi dari masyarakat Desa setempat dengan tujuan agar dapat menambah penghasilan mereka yang dikoordinir langsung oleh kepala Desa.(iel/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: