Dokumen APBD-P Halbar “Tatono” di Meja Gubernur

Charles Gustan

JAILOLO-PM.com, Dokumen APBD-P tahun 2020 yang sebelumnya telah disahkan oleh DPRD Halmahera Barat (Halbar), hingga saat ini ternyata belum juga diterima Pemkab Halbar. Pasalnya, dokumen APBD-P kini masih tertahan di meja Gubernur Maluku Utara, padahal sudah diberikan sejek beberapa bulan lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Halbar Syahril Abdul Radjak yang dikonfirmasi, Selasa (20/10) mengaku, dokumen APBD-P yang dirikim ke Gubernur untuk dievaluasi tersebut, hingga memasuki Oktober belum diterima Pemda. "Sampai saat ini dokumen hasil evaluasi juga saya belum terima. Saya juga kurang tahu karena urusanya itu di kantor Gubenur," singkatnya.

Ketua DPRD Halbar Charles Gustan mengatakan, belum dikantonginya dokumen APBD-P oleh Pemda Halbar ini membuat pembahasan dokumen KUA-PPAS tahun 2021 juga sedikit terganggu. "Tapi soal itu nanti ditanyakan ke Pemda,"katanya.

Politisi PDIP itu menegaskan, dokumen APBD-P tahun 2020 tersebut tentunya dinilai sangat penting untuk dikantongi. Salah satunya terkait pembayaran hutang ketiga, dimana dalam perubahan anggaran tahun 2020 sebelumnya DPRD dan Pemkab di sepakati dianggarkan sebesar 20 milliar.

“Dimana untuk persetujuan ploting anggaran yang diperuntukan bagi pembayaran hutang ketiga ditahun anggaran 2021 juga belum disepakati berapa besar yang nantinya dianggarkan, mengingat DPRD tentunya juga perlu dikaji dengan rasionaliasi anggaran tentunya mengacu dokumen APBD-P yang secara resmi belum di serahkan ke Pemda," jelasnya.

“Soal pembayaran utang pihak ketiga ini juga ada rescdule karena pembayaran secara bertahap oleh Pemda. Akan tetapi untuk ploting anggaran ditahun 2021 belum final. Rasionaliasi anggaran tentunya juga kami mengacu pada dokumen anggaran perubahan hasil evaluasi Gubernur Malut," tutupnya. (wm01/red)

Komentar

Loading...