TERNATE-pm.com, Puluhan dosen Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Khairun Ternate menuntut pembayaran Tunjangan Kinerja (Tukin) mereka belum terbayar sejak lima tahun terakhir.

Massa aksi membentangkan spanduk berukuran kecil bertuliskan “Dosen Sejahtra Pendidikan Berkualitas” dan Pemerintah Harus Peduli pada Kesejahteraan Dosen”.

Aksi diawali dengan pembacaan petisi Aliansi Dosen ASN Kemendikti Saintek Seluruh Indonesia (ADAKSI), Korwil Maluku-Maluku Utara-Papua dari Dekan FIB Unkhair, Nurprihatina Hasan.

Petisi tersebut berisi delapan tuntutan. Dua poin di antaranya memohon kepada Presiden RI, Prabowo Subianto untuk perintahkan Mendikti Saintek, Satryo Soemantri Brodjonegoro dan menteri terkait untuk segera membayar Tukin dosen.

Mereka juga mendesak Mendikti Saintek agar membayar Tukin dosen pada Februari 2025. Jika tidak diindahkan, mereka berkomitmen untuk aksi mogok mengajar nasional hingga tuntutan mereka direalisasi.

Koordinator lapangan aksi, Safrudin Amin mengatakan aksi ini bagian dari dosen ASN seluruh Indonesia ikut mengawal unjuk rasa yang dilakukan di Jakarta.

“Unjuk rasa bukan menentang negara keinginan kita memperbaiki negara menantang ketidakadilan,” katanya.

“Kementerian lain telah melaksanakan Tukin sejak lama, kami yang seharusnya dibayar tahun 2020 sampai hari ini belum dibayar dan kemungkinan tidak akan dibayar karena alasan administrasi, aturan dan sebagainya. Sehingga perlu mendapat perhatian tertentu, kalau diberikan tukin kita lebih fokus mengajar pendidikan dan kualitas anak-anak kita,” sambungnya.

Dirinya menyatakan, boikot jadi pilihan terakhir para dosen.

“Karena mencintai anak-anak didik kita dan institusi. Terkait durasi waktu, kita menunggu ADAKSI pusat nantinya kita koordinasi bagaimana langkah lanjutan, jika tidak terealisasi maka boikot akan berlangsung semester berikut,” katanya.

Sementara itu, menutup aksi Gufran Ali Ibrahim dosen FIB yang juga mantan Rektor Universitas Khairun (2009-2013) mengatakan, aksi bersama serentak di nusantara ini sebagai bagian dari  alarm bagi pengelola negara.

Menurutnya, ikhtiar sudah dilakukan dosen ASN dengan satu tuntutan melawan ketidakadilan.

“Dan tentu kita tidak berhenti di titik ini, ADAKSI

dan dosen harus mengawali ini untuk terus berjalan dan kami mendukung apa yang sudah dilakukan semua pihak Presiden, Menteri,” pungkasnya.

Mag Fir
Editor