DPRD Halteng Setuju Pemangkasan Anggaran 50 Persen

Kantor DPRD Halteng

WEDA-PM.com, DPRD Halmahera Tengah (Halteng), menyetujui pemangkasan anggaran belanja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Halteng, senilai 50 persen. 

Wakil ketua II DPRD Halteng, Hayun Maneke menyatakan, pemangkasan anggaran senilai 50 persen tersebut terturang dalam surat keputusan bersama (SKB) menteri Dalam Negeri (Mendagri) dan Menteri Keuangan (Menkeu) Republik Indonesia Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang percepatan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2020 dalam rangka penanganan (Covid-19).

Ia mengatakan, di dalamnya SKB itu diminta sekurangnya 50 persen, dan itu semua sudah terinci secara jelas didalamnya termasuk perjalan dinas.  "Jadi anggaran perjalan dinas, bimtek, mobil dinas dan honor-honor yang diterima PNS itulah yang akan dipangkas untuk penanganan covid 19. Teknisnya akan diatur TAPD Pemkab. Kita DPRD menyetuju itu," kata Hayun usai rapat bersama DPRD dan TAPD Pemkab Halteng, baru-baru ini.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Pemkab Halteng, Saiful Samad mengatakan, tunjangan tambahan penghasilan aparatur sipil negara (ASN)/tunjangan kinerja daerah (TKD) atau insentif sejenis lainnya yang selama ini diberikan daerah, dalam SKB itu diminta agar dilakukan penyesuaian. "Kita diminta untuk mengendalikan dan mengurangi honorarium kegiatan dan mengurangi honorarium pengelolaan dana BOS,"kata Kepala BPKAD, Saiful Samad.

Ia menjelaskan, rasionalisasi anggaran belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50 persen tersebut di dalamnya termasuk pemangkasan anggaran perjalanan dinas baik ASN maupun perjalanan dinas Bupati dan wakil bupati.

"Dana perjalanan dinas Bupati keluar daerah maupun di dalam daerah juga dipangkas. Namun kita belum tahu nominalnya berapa yang harus dipotong," jelasnya. (msj/red)

Komentar

Loading...