DPRD Halteng Tolak Utusan PT IWIP

RDP DPRD, Nakertrans dan PT IWIP

Dinilai Tidak Menghargai DPRD

WEDA-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Halmahera Tengah (Halteng), memutuskan menunda rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP), dan Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Pemkab Halteng. Penundaan tersebut lantaran perusahaan asal china itu hanya mengirim perwakilan mereka.

Perusahaan asal negeri tirai bambu itu dianggap menyepelekan undangan yang dilayangkan. Pasalnya, PT IWIP hanya merespon dengan mengirim utusan yang bukan pengambil kebijakan di perusahaan itu. Selain itu, DPRD merasa PT. IWIP memandang remeh lembaga DPRD. Sebab setiap diundang rapat selalu saja yang hadir adalah karyawan yang bukan pengambil kebijakan.

Padahal RDP DPRD dan Dinas Nakertrans serta PT. IWIP itu untuk membahas terkait tenaga kerja yang tidak memiliki dokumen lengkap, subkontraktor PT. IWIP dan segudang problem lainnya.

Wakil ketua I DPRD Halteng, Kabir Hi Kahar mengatakan, dalam RDP ini yang diundang dan harus hadir itu Manager HRD tapi sayangnya yang hadir itu yang mewakili. Anehnya lagi yang hadir justru bukan orang HRD. "Ini sangat lucu karena RDP soal ketenagakerjaan tapi PT. IWIP malah mengutus orang yang bukan membidangi masalah itu," kata politisi PDI Perjuangan ini.

Lanjutnya, DPRD bukan meragukan perwakilan yang diutus mewakili perusahan. Tapi yang dimaksudkan DPRD adalah manager karena ada hal-hal penting yang ingin disampaikan menyangkut dengan pengambilan keputusan di perusahan dan sebagainya.

Sementara itu, anggota DPRD Ahlan Djumadil meminta, perusahaan menghadirkan pihak Manager HRD PT. IWIP karena sudah berkali-kali dalam setiap undangan DPRD, bahkan  turun langsung ke kantor PT. IWIP namun tidak pernah bertemu dengan Rosalina Sangaji maupun Dirut perusahaan tersebut.

Anggota DPRD, Aswar Salim, juga spendapat dengan anggota lain yang meminta RDP ditunda. Menurut politisi Golkar itu, penting pimpinan PT. IWIP hadir undangan DPRD. "Agar sub kontraktor yang ada di IWIP harus dijelaskan detail berapa jumlah dan sudah terdaftar di Disnaker atau tidak. Sehingga proses perekrutan tenaga kerja bisa diketahui. Jangan mengutus orang yang bukan bidang kerjanya," tegasnya. (msj/red)

Komentar

Loading...