DPRD Kepsul Disebut Lindungi Kontraktor Masjid Pohea

Pemerhati Pembangunan, Zulfitrah Hasim Fayai.

SANANA-PM.com, Ketua DPRD Sinaryo Tehes dan Komisi III DPRD Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul), diduga melindungi CV Sanana Mandiri selaku kontraktor yang mengerjakan proyek pembangunan Masjid Pohea Kecamatan Sanana Utara tahap dua dan tiga.

Hal
ini, terlihat jelas dari sikap lembaga wakil rakyat tersebut. Sejumlah pihak
terus mendesak agar proyek rumah ibadah tersebut segera dibawa ke ranah hukum,
namun DPRD justru tidak bersemangat alias melempem. "Kami menduga, Ketua
DPRD dan Komisi III lindungi CV Sarana Mandiri. Kita bisa lihat, Public terus
mendesak untuk Proyek itu dibawa ke ranah Hukum, tapi tidak ditangapi,"
ungkap Pemerhati pembangunan Kepsul, Zulfitrah Hasim Fayai.   

Menurut
Zulfitrah, jika Ketua dan Komisi III DPRD tidak melindungi kontraktor, dalam
hal ini CV Sarana Mandiri, maka sudah pasti proyek rumah ibadah yang diduga
bermasalah itu sudah digiring ke ranah hukum. Sebab, Komisi III sudah berulang
kali memanggil dinas pekerjaan umum penataan ruang perumahan dan kawasan
permukiman (DPUPRKP), Bagian Kesra serta Konsultan dan masyarakat pohea untuk
menggelar rapat dengar pendapat (RDP) tentang masjid tersebut. "Untuk
masjid Pohea, harusnya sudah bisa dibawa ke ranah hukum, karena bukan hanya
DPUPRKP dan Kesra selaku instansi terkait yang dipanggil, namun DPRD juga sudah
panggil masyarakat dan kontraktor untuk mendengar keterangan, harusnya, dari
hasil pertemuan itu DPRD sudah bisa ambil kesimpulan dan bawa masalah itu ke
ranah hukum, namun karena ada satu dan lain hal, sehingga masalah masjid yang
sudah habiskan anggaran daerah sebesar Rp 4 miliar lebih itu, hingga kini belum
dapat dibawa ke ranah hukum," jelasnya.  

Zulfitrah
menambahkan, desakan DPRD untuk segera bawa masjid pohea ke ranah hukum, bukan
hanya datang dari masyarakat setempat, maupun para penggiat pembangunan di
Kepulauan Sula. Namun desakan tersebut juga datang dari CV Ira Tunggal Bega
yang merupakan salah satu kontraktor yang mengerjakan masjid tersebut.
"Kalau tidak ada indikasi melindungi kontraktor tertentu, maka kemungkinan
DPRD sudah rekomendasikan masalah tersebut ke ranah hukum, sebab bukan hanya
waktu tinjau lokasi proyek dan gelar RDP bersam instansi terkait dan
masyarakat, DPRD mengakui kalu proyek itu terindikasi bermasalah, bahkan CV Ira
Tunggal bega yang merupakan salah satu kontraktor juga minta pada DPRD untuk
segera tindaklanjut masalah itu ke ranah hukum, tapi sampai sekarang DPRD tidak
berani," katanya.

Dia berharap DPRD dalam hal ini Komisi III segera penuhi desakan publik dengan menindaklanjut masalah proyek rumah ibadah itu pada pada penegak humum. "DPRD jangan main-main dengan rumah ibadah, untuk mengurangi beban maka kami berharap, DPRD segera rekomendasi masalah itu ke  ranah hukum, agar menjadi efek jerah," jelasnya. (fst/red)

Komentar

Loading...