DPRD Kota Ternate Janji Besok Keluarkan Surat Resmi Penolakan UU Omnibus Law

Massa saat menemui anggota DPRD di depan kantor DPRD kota Ternate (Foto : Riskam Hasbi)

TERNATE-PM.com, Ratusan mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU), kembali mendatangi gedung DPRD kota Ternate menuntut para wakil segera membuatkan surat resmi penolakan UU Omnibus Law.

Aksi mahasiswa UMMU tersebut langsung mendapatkan respon dari wakil ketua Heni Sutan Muda, dan sejumlah anggota DPRD Kota Ternate lainnya.

Beberapa Anggota DPRD kota Ternate saat hadir ditengah-tengah massa aksi untuk mendengar tuntutan massa (foto:Riskam Hasbi)

Heni Sutan Muda saat menemui massa aksi mengatakan, secara kolektif atas nama DPRD kota Ternate berjanji besok akan melakukan pembahasan dan menyurat kepada presiden RI, agar segera mengeluarkan Perpu dan mencabut UU Omnibus Law.

"Oleh karena itu, nariah kita sama-sama mendorong agar kebijakan ini segera direspon oleh presiden dan bisa mencabut UU tersebut," ungkap Heni didepan masa aksi.

Lanjut dia, Kita mempunyai tujuan yang sama dengan masa aksi yang hadir untuk menyuarakan penolakan UU Omnibus Law, yakni menjadikan Indonesia yang lebih maju dan berkembang dan tidak ada penindasan terhadap masyarakat Indonesia.

"Apa yang menjadi keinginan dan tuntutan para massa aksi akan segera ditindaklanjuti, yakni Rabu besok akan segera mungkin mengeluarkan sikap melalui surat kepada presiden RI agar secepatnya mengeluarkan Perpu dan membatalkan UU Omnibus Law," ungkap Heni meyakinkan masa aksi.

Sementara ketua komisi II Mubin A. Wahid menambahkan, dari awal UU Cipta Kerja mengalami peraturan perundang-undangan yang sudah seperti itu. Menurutnya, sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 pembentukan peraturan perundang-undangan tidak ada yang namanya Omnibus Law.

"tapi sekarang pemerintah dengan sepihak mengesahkan UU Omnibus Law yang secara nyata dapat merugikan rakyat Indonesia khususnya masyarakat Maluku Utara," tugasnya.

Lanjutnya, sesuai dengan ketentuan UU nomor 12 tahun 2011 tidak diterbitkan oleh pemerintah, apakah disaat pemerintah mengesahkan UU Omnibus Law melibatkan para pemangku kepentingan yakni kaum buruh, kaum intelektual, guru besar, akademisi dan kaum pekerja, sama sekali tidak melibatkan mereka dalam alur pembahasan dan pengesahan UU tersebut.

Ketua komisi II ini menjelaskan, kalau secara prosedur lahirnya sebuah UU tidak mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku, maka apa yang kita rasakan saat ini sangat jauh dari substansi dan tujuan yang ada, yakni jauh dari kepastian hukum, jauh dari keadilan dan jauh dari kemanfaatan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, tidak ada jalan lain selain meminta kepada presiden RI Joko Widodo untuk mencabut UU Omnibus Law yang sudah disahkan oleh DPR RI dibeberapa waktu lalu. "Selaku anggota dan mengajak ketua serta semua anggota DPRD kota Ternate, agar besok segera mengeluarkan surat ditujukan kepada presiden segera mencabut atau membatalkan UU Omnibus Law, karena kebijakan prosedur dan tidak sesuai dengan keinginan rakyat Indonesia," ungkapnya pada masa aksi.

Salah satu orator aksi Dodi Rio mengatakan, aksi hari ini yang dilakukan oleh mahasiswa UMMU adalah aksi damai, dan direspon baik oleh DPRD kota Ternate, pihaknya berjanji bahwa besok akan mengeluarkan surat keputusan dan sikap kepada presiden agar segera membatalkan UU Omnibus Law.

"jadi besok DPRD kota Ternate berjanji akan mengeluarkan surat dan bersikap kepada presiden untuk segera membatalkan UU Omnibus Law," katanya, seraya menambahkan besok DPRD harus memenuhi janji sesuai dengan tuntutan para massa aksi.

Oleh sebab itu kalau janji DPRD tidak ditepati maka secara institusi DPRD telah melakukan janji palsu kepada mahasiswa dan masyarakat kota Ternate, dan besok maka aksi akan kembali ke DPRD untuk menagi janji DPRD. (Ris/red)

Komentar

Loading...