TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate akhir-akhir ini intens melakukan Kunjungan Kerja (Kuker) ke sejumlah instansi. Kali ini Dinas Sosial (Dinsos) menjadi sasaran kunjungan para wakil rakyat itu.

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate Yamin Rusli menjelaskan, dalam rangka pengawalan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terhadap masyarakat yang menerima Bantuan Sosial (Bansos) dari dampak Covid-19, DPRD Kota Ternate ingin mengetahui perkembangan penyaluran bantuan tersebut.

"Jadi saat ini masyarakat yang terima Bansos di Ternate total 15,260 KK. tapi sebelumnya, penerimaan bansos itu 13,084 KK, kemudian ada usulan kelurahan sebanyak 1,161 KK, dan penambahan penerima DTKS sebanyak 1,015 KK. Jadi total penambahan penerimaan bansos itu sebanyak 2,176 KK,” ungkapnya.

Ia menambahkan, DPRD Kota Ternate selalu mengawal agenda yang menyangkut dengan data DTKS, dan akan dilakukan pemuktahiran verifikasi dan validasi data. Sehingga masyarakat yang masuk dalam daftar adalah masyarakat yang betul-betul layak mendapatkan Bansos.

"Karena DTKS ini, menjadi basis dan dasar pemberian bantuan, baik itu Program Keluarga Harapan (PKH),  bantuan pemerintah non tunai dan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang sekarang ini masih dibagikan," tuturnya.

"Setiap kebijakan itu harus berbasis data, kalau datanya kacau, otomatis kebijakan juga kacau atau tidak tepat sasaran,” sambungnya.

Kedepan Komisi I juga terus mengawal program DTKS di Kota Ternate, misalnya PKH 2,356 atau penerima program sambako 3,898 KK, sementara jumlah KK yang memenuhi kuota BST 711 KK.

Anggota DPRD fraksi Nasdem ini menambahkan, sebelumnya dinas sosial sudah menyurat ke masing-masing kelurahan untuk verifikasi dan validasi data DTKS, akan tetapi belum ada balasan dari pihak kelurahan.

"Karena yang tahu masyarakat layak menerima Bansos itu adalah kelurahan dan perangkatnya bukan dari dinas sosial," pungkasnya. (Ris/red)