poskomalut.com
baner header

DPRD Kota Ternate Menggelar Ranperda Revisi RPJMD Tahun 2016-2021

TERNATE-PM.com , Agenda rapat Paripurna ke-2 Masa persidangan I tahun sidang 2020 sekaligus persetujuan dan pengesahan terhadap 1 (satu) Rancangan Peraturan Daerah kota Ternate tentang perubahan atas Perda kota Ternate nomor 8 tahun 2016 tentang RPJMD kota Ternate tahun 2016-2021, yang digelar pada Selasa, (07/01/2020) di ruang Paripurna Kantor DPRD kota Ternate, kelurahan Kalumata, kecamatan Ternate Selatan, telah dilaksanakan.

Agenda Paripurna yang juga dihadiri Wali Kota dan Wakil Wali Kota Ternate, Pimpinan dan Anggota DPRD kota Ternate, Dandim, Wakapolres, Pejabat Sekda kota Ternate, Asisten Sekda danStaf Ahli Pemkot serta media cetak dan Elektronik.

Dari pantauan poskomalut.com , Pimpinan DPRD kota Ternate, Muhajirin Bailussy saat membacakan pidato pengantar pada rapat Paripurna menjelaskan, RPJMD yang memuat gambaran umum kondisi daerah, pengelolaan keuangan dan kerangka pendanaan, analisis isu-isu strategis, visi, misi, tujuan, saran, strategi dan arah kebijakan program pembangunan serta indikasi rencana program prioritas dan penetapan indikator kinerja daerah. “Pada periodisasi dokumen RPJMD kota Ternate adalah tahun 2016-2021 dapat dilakukan perubahan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan sekurang-kurangnya satu kali dalam lima tahun”, tuturnya.

Evaluasi yang dilakukan berdasarkan peraturan Menteri  dalam Negeri  Nomor 86 tahun 2017 tentang  tata cara perencanaan, tata cara evaluasi Ranperda tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

“Perubahan dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan diantaranya apabila, pertama, Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan regulasi. Kedua, Terjadi perubahan yang mendasar, antara lain terjadinya perubahan kebijakan nasional, atau hal-hal mendasar lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut serta bertentangan dengan kebijakan nasional”, terangnya.

Sementara itu, selaku Wali kota Ternate, Hj. Burhan Abdurahman dalam sambutannya juga mengatakan, setelah melewati seluruh rangkaian tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Revisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)  kota Ternate tahun 2016-2021 yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rancangan pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana kerja pemerintah daerah yang diawali dengan Focus Group Discussion (FGD) yang dilanjutkan dengan Musrenbang.

 “Sebagai mana yang telah saya tegaskan pada penyampaian Ranperda Revisi RPJMD kota Ternate tahun 2016-2021 maupun pada jawaban pemerintah atas pemandangan Umum Fraksi bahwa esensi penting dari Revisi RPJMD dimaksud untuk menjawab dinamika perkembangan kota Ternate yang semakin dinamis memerlukan sikap responsif melalui penyesuaian dengan mengantisipasi permasalahan tantangan ke depan”,  tegasnya.

Walikota juga menambahkan, tujuan dari revisi RPJMD ini juga dalam upaya penyelarasan visi misi, tujuan sasaran, serta target indikator kinerja yang sekaligus menjadi rujukan dalam menyinergikan dengan dokumen perencanaan teknis Renstra dan Renja OPD. “Revisi RPJMD juga menjadi parameter dalam mendukung Standar Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP). Melalui revisi ini juga akan memudahkan tahapan evaluasi terhadap implementasi kebijakan program pembangunan 5 tahun pada akhir masa jabatan nanti”, ungkapnya.

Sebagaimana yang diketahui bersama pada masalah isu strategis perkotaan, dinamika perkotaan dan tantangan ke depan yang dihadapi seperti Lonjakan penduduk, keterbatasan lahan perkotaan, kepadatan lalu lintas serta tidak stabilnya kendaraan dengan akses infrastruktur transportasi, pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan serta kebutuhan akan akses sarana dan prasarana pendukung.

 “Empat faktor permasalahan dan isu strategis perkotaan jangka menengah inilah yang harus kita respons dan antisipasi melalui revisi perencanaan dan rumusan kebijakan jangka menengah sebagaimana telah tertuang dalam rumusan revisi RPJMD tahun 2016-2021″, imbaunya. (cr01-red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: