Muhajrin : Jangan buat gaduh politik
TERNATE-PM.com, Komisi I DPRD Kota Ternate rupanya sedang menilik mutasi pegawai di lingkup pemerintahan Kota Ternate beberapa waktu lalu. Mutasi tersebut menurut Ketua DPRD Kota Ternate, Muhajirin Bailussy, sangat disayangkan karena bertepatan dengan momentum tahapan pemilihan Wali Kota Ternate 2020-2024.
“Jangan dibuat gaduh dengan melakukan mutasi menjelang Pilwako, biarkan suasana Pilkada mengalir dengan baik,” kata Muhajirin pada poskomalut.com, Senin (29/6/20) saat ditemui diruang rapat Komisi DPRD Kota Ternate.
Menurut Ia, setiap orang baik berstatus PNS, pejabat esalon II, maupun pegawai biasa, mereka juga memiliki hak pilih. Karena itu jika mereka bersilaturahmi dengan pihak lain jangan serta merta dinilai tengah berpolitik praktis.
“Contohnya, jika mereka (ASN) ketemu dengan siapa saja, kemudian diantara yang ditemui mereka itu anggota partai, jangan langsung memberikan sanksi atau mutasi ASN tersebut. Ini yang seharusnya tidak dilakukan,” tuturnya.
Politisi PKB ini mengatakan, Indonesia adalah negara demokrasi, jadi berikan hak keleluasaan setiap orang untuk memilih, jangan ada insterfensi kekuasaan untuk mengambil kebijakan yang ada unsur politisnya.
“Biarkan demokrasi ini bergulir dengan baik dan hak-hak warga memilih harus diberikan keleluasan,” katanya.
Muhajirin menambahkan, langkah mutasi ASN dengan alasan kinerja untuk di tempatkan di mana saja, ditengah tahapan Pilwako kurang maksimal.
“ASN tidak bisa berpolitik praktis, tunggu waktunya baru mereka coblos. Semua punya hak untuk memilih, dan itu diatur baik ASN, maupun bukan ASN. Jadi jangan mutasi ASN dengan alasan kinerja lah, ASN siap ditempatkan di mana saja, tapi bukan atas dasar bedah pilihan politik” papar Ketua DPC PKB Kota Ternate ini.
Dirinya berharap, masalah politik jangan terlalu dibuat gaduh, sehingga demokrasi di Malut berjalan dengan baik.
“Yang paling penting itu, semua orang punya hak untuk memilih dan memihak terhadap siapa yang dipilih,” pungkasnya. (Ris/red)
Tinggalkan Balasan