poskomalut.com
baner header

DPRD Tidore Tolak APBD Yang Mereka Sahkan

TIDORE-PM.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore dengan sendirinya menolak laporan pelaksanaan APBD kota Tidore Kepulauan tahun 2019, yang telah di audit BPK untuk dijadikan peraturan daerah, padahal diketahui APBD tersebut telah melalui pembahasan dan telah disetujui mereka tahun sebelumnya.

Penolakan laporan pelaksanaan APBD tahun 2019 ini dilakukan oleh empat dari lima Fraksi di DPRD Kota Tidore dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan fraksi (Stemmotivering) yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD kota Tidore Ahmad Ishak, ke empat Fraksi yang menolak diantaranya Fraksi PKB, Fraksi Demokrat , Fraksi PAN dan Fraksi Nasdem minus Fraksi utuh PDI- perjuangan yang menyetujui dengan alasan sejumlah prestasi serta upaya Pemerintah daerah dalam membangun kota Tidore yang patuh diapresiasi.

Untuk Fraksi PKB dengan juru bicaranya Murad Polisiri menyoroti persoalan PDRB yang meningkat, namun angka kemiskinan terus bertambah dari tahun ke tahun, begitu juga dengan anggaran perjalanan dinas luar-dalam Wali Kota dan Wakil Wali Kota relaisasi anggarannya begitu merugikan keuangan daerah.

“Kami ragu dengan perolehan WTP dari BPK-RI Maluku Utara, untuk itu direkomendasikan untuk pemeriksaan ulang anggaran Pemerintah kota Tahun 2019,’’ kata Murad.

Tak hanya Fraksi PKB, sikap yang sama serta sorotan persoalan yang sama juga ditunjukan Fraksi Demokrat, Nasdem dan PAN menyoroti persoalan perjalanan dinas Wali Kota dan Wakil yang dianggap tidak wajar, bahkan sejumlah dana transfer dari pusat ke Pemerintah daerah pengelolaannya tidak diketahui DPRD sebagai mitra sejajar Pemerintah, atas ini seluruh Fraksi yang menolak laporan pelaksanaan APBD tahun 2019 merekomedasikan kepada pimpinan untuk pemeriksaan ulang oleh BPK- RI.

Ketua DPRD Ahmad Ishak pada kesempatan ini kemudian melanjutkan Paripurna yang dihadiri oleh Waka Polres Tidore, Kepala Kejaksaan Negeri Tidore ini dengan melakukan voting sebelum pengambilan keputusan sebagaimana peraturan perundang-undangan, 23 anggota dari 25 anggota DPRD Tidore yang hadir pada kesempatan ini hanya 7 anggota yang menyatahkan menerima, sedangkan 16 lainya tetap pada pendirian menolak laporan pelaksanaan APBD tahun 2019 untuk menjadi Peraturan daerah.
“Dengan hasil voting ini maka sebagai pimpinan saya mengambil keputusan ,laporan pelaksanaan APBD tahun 2019 di tolak menjadi Peraturan daerah ,’’ ketuk Ahmad Ishak.

Sementara itu, Wali Kota Tidore Capt H Ali Ibrahim dalam menyikapi penolakan laporan APBD tahun 2019 terlihat santai dan tidak begitu terpukul. “Biasa saja kalau mereka tolak, intinya seluruh anggaran yang kami pakai tertanggungjawab tidak ada masalah dan telah di audit BPK-RI , yang mereka ragukan itu juga bukan hanya anggaran Pemkot tapi ada anggaran secretariat DPRD yang sudah kami tindaklanjuti,’’ kata Ali Ibrahim.

Ditegaskan Ali, Alokasi anggaran yang ditolak bukan hanya milik Pemkot atau saya dan wakil wali kota melainkan anggaran kami dan DPRD, jika mereka menolak APBD sama halanya dengan mereka menolak anggaran yang telah mereka pakai juga, baik itu gaji, perjalanan dan lainya itu tercantum dalam APBD, ‘’ Yang terpenting seluruh temuan sudah kami tindaklanjut dan tidak ada masalah ,’’ singkat Ali.(mdm/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: