Dua Kali Mangkir dalam Sidang Kasus Haornas, Pengacara Minta Tauhid Soleman Disanksi Pidana

Agus Salim R Tampilang, kuasa hukum Burhan Ismail (BI).

TERNATE-pm.com, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Pengadilan Negeri Ternate kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap Tauhid Soleman dalam sidang tindak pidana korupsi Hari olahraga Nasional (Haornas) 2018 dengan terdakwa mantan Kadispora, Sukarjan Hirto dan Yulianti Kaslam, Rabu (1/3/2023).

Menurut majelis, Tauhid Soleman harus dipanggil untuk diperiksa sebagai saksi, karena yang bersangkutan sebagai ketua panitia Haornas. Bukan sebagai wali kota.

Namun, surat balasan dari Sekretariat Daerah Kota Ternate ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Ternate, bahwa Tauhid Soleman sedang mengikuti kegiatan, sehingga tidak dapat menghadiri pemanggilan sidang dianggap alasan yang tidak dapat diterima.

Sebab surat panggilan yang dilayangkan JPU kepada Tauhid secara pribadi bukan jabatannya sebagai Wali Kota Ternate

Terpisah, kuasa hukum terdakwa Sukarjan Hirto, Agus Salim R Tampilang kepada jurnalis poskomalut.com mengatakan pemeriksaan terhadap saksi Tauhid Soleman itu sangat penting.

Agus menuturkan, bahwa sesuai aturan, keterangan saksi merupakan alat bukti di dalam persidangan sebagai mana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Bahwa alat bukti itu terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan
Keterangan terdakwa.

"Jika Tauhid Soleman dianggap mengetahui kasus tersebut, namun tidak hadir bagaimana perkara ini bisa dibuat terang,"cetusnya.

Menurur Agus, keterangan saksi Tauhid sebagai Ketua Panitia Haornas sangat dibutuhkan dalam persidangan. Pasalanya, dalam fakta persidangan ada beberapa saksi menyebutkan saat Tauhid Soleman menjadi Ketua Panitia Haornas, bahkan sangat aktif dalam kegiatan tersebut.

Agus menjelaskan, keterangan Tauhid Soleman jika dikaitatkan dengan pengertian saksi dalam pasal 1 nomor 26 KUHAP.

"Iaitu saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri," beber Agus.

"Jadi hakim perintahkan penuntut umum untuk memanggil saksi agar hadir pada sidang dan tempatnya telah ditentukan itu sudah tepat," sambungnya.

Lebih lanjut Agus mengatakan, karena saksi harus dipanggil secara sah yang diatur dalam pasal 145 dan 146 KUHAP. Harus memuat tanggal, hari, jam sidang, tempat persidangan, untuk perkara apa saksi dipanggil sesuai dalam pasal 146 KUHAP. Kesaksian merupakan kewajiban bagi setiap orang yang dibebankan oleh hukum kepadanya untuk ikut membela kepentingan umum.

Pengacara nyentrik itu menambahkan, hal tersebut terdapat dalam pasal 159 ayat 2 KUHAP dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menanyakan bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.

Menurutnya, dalam pasal yang telah disebutkan di atas memberikan keterangan bahwa sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara pidana dalam sidang merupakan kewajiban bagi setiap orang. Kesaksian merupakan kewajiban hukum yang mana berarti harus dipatuhi dan apabila menolak atas kewajiban tersebut maka dapat dikenakan tindak pidana apabila saksi yang telah dipanggil secara sah tidak mau hadir dalam sidang tanpa alasan jelas. Hakim dapat memberikan perintah terhadap penuntut umum supaya saksi dihadapkan ke pengadilan.

"Yang mana artinya saksi akan dihadirkan secara paksa dalam sidang pengadilan oleh penuntut umum apabila tidak mau hadir secara sukarela,"tutupnya.

Komentar

Loading...