Dilaporkan LPP-Tipikor ke Kejati Malut

Dugaan Korupsi di Tubuh PAM Ake Gaale Mencuat

Unjuk rasa LPP-Tipikor di depan kantor Kejati Malut.

TERNATE-pm.com, Lembaga Pengawasan dan Perantasan Tindak Pidana Korupsi atau LPP-Tipikor Maluku Utara (Malut) resmi melaporkan dugaan korupsi di tubuh Perusahaan Air Minum Daerah (PAM) Ake Gale Kota Ternate di Kejaksaan Provinsi Tinggi Maluku Utara, Rabu (7/11/2022).

Laporan itu diterima lasung Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Utara, Dade Ruskandar di ruang kerjanya, didampingi Kasi C, Andri Ponto.

Laporan yang disampaikan LPP-Tipikor itu terdiri dari beberapa item diantaranya; Indikasi Dirut PAM Ake Gale menerima dana repsentatif senilai Rp224.000.000-, terhitung sejak April sampai November 2022 tanpa pertanggungjawaban, bahkan tidak jelas peruntukannya sesuai denga DPA (Daftar Pengguna Anggaran).

Selain itu, Direktur Teknik PAM Ake Ga Ale juga diduga menerima dana repsentatif senilai Rp200.000.000-, terhitung sejak April sampai November 2022 tanpa pertanggungjawaban, bahkan tidak jelas sesuai DPA.

Selanjutnya, Direktur Utama PAM Ake Ga Ale menggunkan SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) melebihi dari ketentuan PAGU/DPA (Daftar Pengguna Anggaran) sebesar Rp294.000.000-, dari yang seharusnya berdasarkan ketentuan PAGU/DPA senilai Rp128.000.000-,. Bahkan, diduga kuat tidak memiliki dasar ketentuan SPPD sebagaimana ketentuan alokasi dana pada DPA Tahun Anggaran 2022.

Sementara, Direktur Administrasi PAM Ake Ga Ale diduga menerima fee pembelian barang dari Toko Logam Abadi dan diduga hal tersebut bertentangan dengan jabatan dan wewenang yang bersangkutan, senilai Rp17.000.000-,. Pada periodesasi belanja pertama dan kedua senilai Rp13.000.000 pada Tahun Anggaran 2022, dan hal tersebut diduga kuat tidak pernah diatur dalam ketentuan regulasi apapun.

Zainal Ilyas dalam orasinya mendesak Kejaksaan Tinggi Maluku Utara untuk segera melakukan penyelidukan atas dugaan korupsi yang dilakukan sejumlah oknum pejabat PAM Ake Ga Ale.

"Hari ini kami datangai Kejaksaan Tinggi guna menyampaikan dan melaporkan secara resmi ketiga Direktur Perumda Ake Gale. Dalam kesempatan ini juga, kami meminta agar melakukan pemanggilan kepada dan proses hukum terhadap pejabat, pengawas dan pejabat direksi Perumda Ake Gale berkaitan dengan peraturan Walikota No 11 tahun 2002 tetang penghasilan Direktu, Dewas, Pegawai dan insetif kuasa pemilik modal perusahaan," tegas Alan.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Dade Ruskanda melalui Kasi C, Andri Ponto mengatkan, laporan itu diterima dan akan dipelajari sebelum naik ke tahap selanjutnya.

"Kalau pak Kajati sendiri pasti menerima laporan akan ditindaklanjuti sesuai dengan laporan yang diterima. Tapi kan harus dipelajari dulu bukan lansung dimulai dengan pemeriksaan gak juga, harus ditelaah dulu baru dipelajari data-data yang ada," jelas Andri.

Dia menegaskan, jika data yang disajikan menguatkan dipastikan akan naik ke tahap berikutnya.

"Tetap ada atensi lah, tetap semua laporan pasti ditindaklanjuti kan nanti hasilnya ada dua, kalau tidak cukup bukti ya dihentikan, kalau cukup bukti masih lanjut," tukasnya.

Komentar

Loading...