Februari ini, E-Sertifikat Tanah di Ternate Mulai Diuji Coba

Ilustrasi sertifikat tanah.

TERNATE-PM.com, Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) akan memberlakukan sistem elektronik penerbitan sertifikat tanah. Ini berdasarkan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran BPN Kota Ternate, Wahyu menyebutkan terkait pemberlakuan sertifikat elektronik (e-sertifikat) ini, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Ternate belum menerima petunjuk teknis (Juknis) dari BPN Pusat.

Meski begitu, kata dia peraturan soal ini sudah ada, yakni Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertifikat Elektronik. "Kita masih menunggu Juknis dari pusat," ungkapnya, beberapa waktu lalu.

Terkait banyaknya penolakan terkait pemberlakuan e-sertifikat ini, kata dia sebenarnya tidak perlu ada kekhawatiran. Sebab, yang dimaksud e-sertifikat bukan pengalihan sertifikat fisik ke elektronik. Kata dia, e-sertifikat ini lebih pada bagaimana memudahkan masyarakat.

"Yang berkembang di masyarakat itu katanya sertifikat fisik ini bakal ditarik semua tidak betul," tuturnya.

Lanjutnya, sebagaimana yang telah diklarifikasi oleh pihak kementerian, bahwa program disertifikat ini hanya diperuntukan jika ingin dilakukan peralihan, jual beli, balik nama dan sebagainya. Baru akan diganti menjadi sertifikat elektronik.

"Kalau masyarakat punya sertifikat dan tidak dibawah ke BPN, untuk peralihan atau jual beli tadi. Maka, sertifikatnya tetap dalam bentuk fisik dan tetap berlaku, tidak menjadi soal," paparnya.

Sementara kata dia, karena pemberlakuan e-sertifikat ini harus didukung dengan jaringan internet yang baik. Maka, untuk beberapa daerah Kota Ternate yang masih terkendali jaringan akan tetap menggunakan sistem sertifikat fisik.

"Di Batang Dua, Pulau Hiri itukan hampir semua masyarakat sudah punya sertifikat fisiknya. Dan jarang sekali ditemukan, di daerah ini ada peralihan, sertifikatnya dijual ke orang. Minim sekali," akunya.

Dikatakannya, nanti yang akan diuji coba itu yang pertama, sertifikat hak pakai untuk instansi pemerintahan. Masyarakat umum masuk klaster kesekian, karena tahapannya ini bisa dibilang rumit. "Kalau hak pakai instansi pemerintah ini relatif mudah. Ini yang akan kita uji coba. Kendalanya dimana, nanti dievaluasi," sebut Wahyu.

Sembari bilang, pihaknya belum bisa menjelaskan lebih jauh. Sebab, belum dilakukan uji coba dan sistemnya juga belum dikantongi BPN Ternate.

"Dari informasi yang kita peroleh, Februari ini sudah bakal dilakukan uji coba dan pada bulan Maret targetnya sudah dilakukan pemberlakuan," tandasnya. (agh/red)

Komentar

Loading...