TERNATE-pm.com, Forum Pemerhati Jasa Konstruksi Maluku Utara (FPJK Malut), dalam aksinya Senin (13/11/2023), mendesak Kejaksaan Tinggi (Kejati) segera mengusut sejumlah kasus dugaan monopoli proyek di Kabupaten Halmahera Selatan yang menyerat nama pengusaha Farid Abae.

Termasuk kasus dugaan pemborosan APBD, indikasi praktik korupsi, hegemoni proyek, hingga sejumlah kepala SKPD yang diduga menjadi aktor intelektual korupsi.

Koordinator aksi, Muhammad Sarjan mengatakan belakangan ini banyak kasus penyalahgunaan anggaran begitu masif di Kabupaten Halsel, yang harus diselidiki penegak hukum.

"FPJK mendatangi Kejati Malut untuk meminta penyelesaian berbagai problem di Halsel, sesuai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," ungkap Sarjan dalam orasinya.

Sarjan menyebutkan, terjadi dugaan monopoli proyek yang dilakukan salah seorang kontraktor dengan nama perusahaan berbeda untuk proyek di BPBD Halsel.

"Proyek normalisasi sungai di Desa Sawadai, normalisasi penguatan tebing di Desa Tuwokona, pembangunan talud penahan ombak di Desa Posi-posi dan Gumira dikerjakan oleh kontraktor bernama Farid Abae. Keseluruhan proyek tersebut telah dicairkan 100% namun pengerjaannya baru mencapai 50%," sebutnya.

Sarjan menambahkan, ada juga pengrusakan kawasan taman mangrove untuk kepentingan usaha galangan kapal yang disinyalir terjadi penyuapan oleh Farid Abae, kepada sejumlah pihak.

Ia menegaskan, demi kemajuan pembangunan dan kesejahteraan rakyat, FPJK Malut menyampaikan beberapa sikap antara lain;

Mendesak Ditreskrimsus Polda dan Aspidsus Kejati Malut, segara memanggil dan memeriksa Kepala ULP, Kepala BPKAD, terkait 4 proyek yang dikerjakan oleh Farid Abae.

Meminta Polda dan Kejati Malut, menggunakan kewenangan untuk menelusuri monopoli proyek yang melibatkan oknum kontraktor tersebut.

Memanggil dan memeriksa kontraktor Farid Abae, atas dugaan penggusuran lahan kawasan lindung dan pengerusakan mangrov, juga dugaan suap dengan nilai ratusan juta kepada beberapa pihak.