poskomalut.com
baner header

Fraksi Nasdem Angkat Bicara Soal Pendidikan Di Kota Ternate

TERNATE-PM.com, Pelayanan pendidikan di Kota Ternate mulai dari tingkatan PAUD/TK/SD/SMP dari hasil kajian dan jaring aspirasi Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate menilai Wali Kota dan Dinas Pendidikan dalam kondisi bencana non alam covid-19 cenderung lemah.

Hal ini diungkapkan Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kota Ternate Nurlaela Syarif, pada rilis yang disampaikan Poskomalut.com, yang juga anggota Komisi III Bidang pendidikan, disela-sela menjaring aspirasi dengan para Kepala Sekolah tingkat SMP se-Kota Ternate dan Pengurus PGRI Kota Ternate.

Menurut Nurlaela, sejak awal pihaknya selalu berkoordinasi memberikan masukan kepada Diknas kaitan langkah strategis dan antisipasi seperti metode daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan), memang sejuah ini berjalan tapi Diknas tidak melakukan evaluasi dan inovasi untuk meningkatkan pelayanan pendidikan bagi siswa.

Lebih lanjut Nurlaela, sampaikan, dirinya ambil contoh soal keseragaman jam belajar mengajar di rumah, Diknas belum berfikir dan bertindak kaitan dengan Perwali (peraturan Wali Kota) terkait jam wajib belajar di rumah, secara seragam, biar ada kerjasama guru dan orang tua dan serentak dengan seluruh siswa. Selama ini hanya kembali ke kreativitas guru masing-masing. Jam belajar ini menjadi penting karena meski di rumah tapi suasana sekolah juga tetap terasa, kalo pemberlakuan jam belajar misal mulai dari jam 8 pagi sampe jam 11 siang, siswa di rumah tetap mengunakan baju seragam misalkan.

Nurlaela mengakui, bahwa pendidikan tanpa peran guru itu berat, maka perlu ada kerjasama antara guru dan orang tua siswa dan pemerintah harus hadir menfasilitasi ini secara adil dan bijaksana.

Inovasi lainnya menurut pihaknya Pemkot tidak kreatif adalah metode kelas online dengan fasilitas zoom meeting. Temuan pihaknya di lapangan sebenarnya Diknas tidak sigap dan tanggap berkolaborasi dengan wadah PGRI. Sebarnya sekolah siap, sebagian guru juga siap, untuk kelas online, hanya di setiap kelas perlu pasang jaringan internet, guru juga di dorong kapasitas SDMnya berbasis IT untuk mengajar anak-anak di rumah guru di kelas, model kelas online.

Perlu siapkan sarana pendukung oleh pemerintah, kesiapan SDM Guru untuk bisa ikut serta. Tapi sekolah siapkan tim IT pembelajaran, guru bisa disiapkan. Pihaknya menepati informasi PGRI, DPRD sudah tawarkan skema ke Dinas Pendidikan tapi implementasinya lemah.

Selama ini langkah inovasi hanya dari PGRI, seperti kerjasama dengan RRI untuk program pendidikan secara gratis bahkan guru berkontribusi untuk membayar secara patungan nara sumber dan Dinas Pendidika tidak support. “Ini disayangkan,” tutup Nurlaela. (sam/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: