poskomalut.com
baner header

Fraksi PDIP DPRD Halteng Merespon Rencana Pemda Pisahkan Sejumlah Perangkat Daerah

WEDA-PM.com, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Halmahera Tengah, merespon baik rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Tengah, melakukan pemisahan sejumlah perangkat daerah. Fraksi PDIP mengusulkan supaya Bagian Perbatasan juga harus dipisahkan dari Bagian Pemerintahan.

Hal ini merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 140 Tahun 2017 tentang pembentukan badan pengelola perbatasan di daerah. Permendagri ini ditetapkan  Mendagri yang diterbitkan pada 29  Desember 2017 dan secara resmi diundangkan pada 8 Januari 2018 oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

“Halteng adalah salah satu daerah yang berada pada posisi terdepan yang berbatasan dengan daerah kepulauan. Ini harus dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah daerah demi menjaga dan mencegah gangguan serta menjaga kedaulatan negara kesatuan indonesia di perbatasan,”kata Ketua Fraksi PDIP Asrul Alting.

Ia menyatakan, untuk menegakkan kedaulatan NKRI di perbatasan perlu adanya satu lembaga khusus yang menangani dan mengelola perbatasan di Halteng. “Harus ada satu lembaga khusus yang menangani masalah perbatasan,”ujar Polisiti PDIP itu. (msj/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: