TERNATE-PM.com, Kontroversi pengangkatan Direktur
Utama  PDAM dan pembiaran pejabat pelaksana tugas menduduki jabatan
bertahun tahun oleh Walikota Ternate akan dikaji oleh Fraksi PDIP dan Fraksi
Golkar.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Ternate, Haryanto Hanadar menuturkan saat ini fraksi PDIP belum bisa mengeluarkan sikap menyusul pernyataan fraksi NasDem dan Demokrat yang bakal mengajukan hak interpelasi.

Menurut Haryanto, Sabtu (19/10/2019), fraksinya saat ini sedang membuat kajian tentang deretan kesalahan yang sudah dilakukan wali kota. “Memang pada prinsipnya wali kota mengangkat Dirut PDAM hingga mengakibatkan beberapa kepala bidang mengundurkan diri. Oleh sebab itu, terkait hak interpelasi fraksi PDIP belum bisa mengambil sikap, karena harus ada prosedur yang harus dilalui baru fraksi PDIP bisa mengambil sikap,” katanya.

Ia mengakui kajian-kajian penting
dilakukan oleh Fraksi PDIP sebelum mendorong hak interpelasi maupun hak angket.
“Interpelasi itu harus melihat factor-faktor kesalahan yang dilakukan Walikota,
kita harus dalami betul baru kita bisa keluarkan keputusan untuk bersama-sama
dengan fraksi lain mendorong interpelasi,” jelasnya.

Mengenai berapa lama kajian yang akan
dilakukan, fraksi PDIP, Haryanto mengatakan saat ini  fraksinya telah
berkoordinasi dengan pengurus DPC PDIP dan saran dari DPC harus ada
kajian-kajian mendalam sebelum menjawab problem yang terjadi. “Sampai saat ini
juga belum bisa ada sikap. Mereka harus melihat persoalan-persoalan yang
terjadi dalam banyak hal. Tapi kalau faktor kesalahan itu fatal maka kita harus
ajukan interpelasi,” tegasnya.

Di lain pihak Ketua Fraksi Golkar
Anas U. Malik menjelaskan, meski hak interpelasi dan hak angket adalah hak
anggota DPRD yang dijamin dalam undang-undang, namun harus ada mekanisme yang
dilewati. “Kalau misalnya ada dugaan pelanggaran aturan atau pelanggaran
peraturan begitu, saya kira fraksi Golkar perlu mendalami. Kita akan lakukan
kajian, kalaupun ada indikasi melanggar Undang-Undang atau Perda, maka fraksi
Golkar akan mendukung sikap fraksi-fraksi lain,” tegasnya.

Fraksi Golkar kata, Anas, akan melakukan rapat internal untuk mendalami seberapa besar kesalahan yang dilakukan Walikota, terutama terkait polemik pengangkatan Dirut PDAM serta masa jabatan Plt di sejumlah OPD selama bertahun-tahun. (i-phan/red)