MABA-PM.com, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan Fraksi Nasional Kerakyataan Indonesia (F-NKRI) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kabupaten Halmahera Timur (Haltim), terutama pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penyumbang PAD mendapat tanggapan dari Bupati Haltim, Muh Din.

Menurut
Din, pemda bisa menaikkan PAD melalui retribusi namun di satu sisi akan
membebani masyarakat. “Akan menjadi beban masyarkat Haltim. Itu menurut
saya,”kata Din.

Di daerah lain salah satu sumber pendapatan adalah rumah sakit, namun di Kabupaten Haltim dalam pelayanan kesehatan digratiskan oleh dan itu berimbang. “Makanya kita cari uang di Jakarta. Kita genjot pendapatan sebesar-besaranya dan pada akhirnya kita membebani masyarakat,”tuturnya. Dia juga menerima pandangan dari siapapun terkait dengan PAD, namun pertimbangan untuk menggenjot PAD bersumber dari masyarakat tetap akan menjadi beban. Di lain sisi kehidupan masyarakat Haltim seperti pendidikan dan kesehatan pemda menggratiskan, sehingga untuk meningkatkan pendapatan ia akan melakukan upaya-upaya lain melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

“Seperti halnya pendapatan naik 5 persen tetapi belanjanya diturunkan menjadi 2 persen. Itu artinya sudah menjadi indikasi bahwa upaya ini kita sudah lakukan. Jadi saya itu bisa genjot pendapatan daerah melalui retribusi, tapi kita akan membebankan masyarakat dengan kondisi sosial ekonomi saat ini,”pungkasnya.(zhar/red)