Hasil Perselisihan Pilbup Haltim Dipersoalkan Dua Paslon, Berlanjut Sidang Berikutnya

Fadly S Tuanany selaku kuasa hukum pemohon membacakan permohonannya dalam sidang perselisihan hasil pemilihan kepala daerah untuk Kabupaten Halmahera Timur, Kamis (28/01/2021) kemarin.

MABA-PM.com, Panel I Hakim Konstitusi yang diketuai Anwar Usman memeriksa dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Halmahera Timur. Kedua perkara tersebut, yakni perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan 30/PHP.BUP-XIX/2021. Sidang perdana kedua perkara digelar Kamis (28/1/2021) kemarin.

Dilansir dari laman resmi Mkri.com, Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Thaib Djalaluddin dan Noverius Bulango. Fadly S. Tuatany selaku kuasa hukum mengatakan adanya kecurangan yang dilakukan Paslon nomor urut 2 Ubaid Yakub dan Anjas Taher (Pihak Terkait).

“Adanya money politic yang dilakukan Paslon nomor urut 2 secara masif di 10 kecamatan dan telah dilaporkan ke Panwas kabupaten serta keterlibatan ASN dan pencetakan KTP electronik secara masif pada tiga hari menjelang pencoblosan,” ungkap Fadly.

Pemohon juga mendalilkan pelanggaran mengenai surat pemberhentian Ubaid Yakub (Calon Bupati Paslon Nomor 2) yang belum ada sama sekali saat mencalonkan diri sebagai Bupati Kabupaten Halmahera Timur.

Ubaid Yakub hanya menyerahkan Surat Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor 0015/100/AP/2020 tentang pemberhentian atas permintaan sendiri dengan pemberian pensiun. Ubaid Yakub sebelumnya telah mengajukan pensiun dini dari PNS, namun tetap menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan Halmahera Timur.

Sebab itu, menurut pemohon, bukti tersebut membenarkan adanya manipulasi data dan cacat secara hukum maupun administrasi. Hal ini karena status pencalonan Ubaid Yakub bukanlah sebagai PNS yang mengundurkan diri, melainkan PNS yang pensiun.

“Oleh karena itu, Surat Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPUKab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Colon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 patut dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan kewenangannya yang ada,” papar Fadly.

Untuk itu, dalam petitumnya, pemohon meminta mahkamah membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor: 65/HK.03.1-Kpt/8206/KPU-Kab/IX/2020 serta memerintahkan termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada 92 TPS di 10 kecamatan, antara lain Kecamatan Maba selatan, Kecamatan Kota Maba, Kecamatan Maba, Kecamatan Maba Tengah, Kecamatan Maba Utara, Kecamatan Wasiley Utara, Kecamatan Wasiley Tengah, Kecamatan Wasikey Timur, Kecamatan Wasilei, dan Kecamatan Wasilei Selatan.

Sementara itu, terkait PHP Bupati Halmahera Timur dengan Nomor 30/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 3 Moh. Abdu Nasar dan Azis Ajarat. Muhammad Konoras selaku kuasa hukum meminta pembatalan keputusan KPU Kabupaten Halmahera Timur Nomor 107/HK.03/1-Kpt/8206/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Perhitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Timur Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 15 Desember 2020.

“Selain itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk memerintahkan KPU Halamahera Timur agar melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di beberapa TPS di Halmahera Timur,” ujar Konoras.

Sidang berikutnya dengan agenda mendengar keterangan termohon, pihak terkait, Bawaslu dan mengesahkan alat bukti dari semua pihak akan digelar pada Jum'at, 5 Februari 2021 pukul 10.00 WIB untuk Perkara Nomor 26/PHP.BUP-XIX/2021 dan 30/PHP.BUP-XIX/2021. (Red)

Komentar

Loading...