poskomalut.com
baner header

Hasil Reses, Komisi II Temukan Dugaan Sewa Lapak di Terminal

Dishub Ternate Bantah Kenakan Tarif Sewa

TERNATE-PM.com, Anggota Komisi II DPRD Kota Ternate, Dapil Kota Ternate Tengah, Ridwan Lisapaly, mendapatkan kejanggalan saat reses di Terminal Gamalama. Pasalnya, terdapat pedagang membangun beberapa lapak di lokasi lahan kosong. Hal ini diduga diijinkan Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Ternate.

“Dishub Kota Ternate berencana menyewakan lapak itu pada pedagang. Saat melakukan pantauan di langsung ke pasar, terdapat sejumlah tenda di dalam terminal,” ungkap Ridwan kepada poskomalut.com, Rabu (12/08/20) di Kantor DPRD Kota Ternate.

Menurut Ridwan, Dishub Kota Ternate sebenarnya tidak bisa melakukan hal itu karena bukan ranahnya. Pembangunan lapak itu ranahnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Ternate.

“Perijinan pembangunan lapak di Terminal Gamalama itu ranahnya Disperindag bukan Dishub, ini jelas melanggar aturan,” ujar politisi PKB ini.

Ridwan manambahkan, sesuai informasi yang diterima saat melakukan reses. beberapa pedagang yang berencana menempati tempat tersebut dikenai tarif satu unit lapak sebesar Rp 5 juta, tapi para pedagang tidak memberitahukan penyewaannya per-bulan atau per-tahun.

Anehnya kata Ridwan, tempat lapak tersebut telah diborong salah satu pedagang.

“Kurang lebih 10 lapak telah di bangun sudah diborong satu pedang,” ungkapnya seraya menambahkan lapak itu tidak disediakan Disperindag Kota Ternate.

Untuk itu, dalam waktu dekat Komisi II DPRD akan memanggil pihak Dishub dan Disperindag untuk menjelaskan terkait pembangunan lapak di terminal tersebut.

Sementara Sekertaris Dishub kota Ternate, Sahruddin mengatakan, terkait adanya dugaan Dishub melakukan sewa lahan kosong ke pedagang dengan tarif hingga Rp 5 juta perlapak, pihaknya tidak mengetahui hal itu .

Dirinya membantah, lapak yang di buat itu diperuntukkan pedagang lama yang sebelumnya sudah berada di lokasi tersebut, biar tempat itu terlihat bagus dan rapi, dibuatlah sebagus mungkin atau seragam.

“Jadi lapak itu untuk pedagang makanan ringan. Bukan pakaian yang jauh sebelumnya sudah menempati lokasi itu dan sumber dana pembangunan lapak juga dari pedagang bukan dari Dishub maupun Disperindag,” jelasnya.

Sahruddin menambahkan, lamanya anggaran dari pemerintah untuk membangun lapak, maka pedagang mengambil langkah sendiri membuat bangunan itu tetapi dikordinir Dishub supaya terlihat rapi.

“Untuk pembayaran sewa sebesar Rp 5 juta, Dishub belum mengetahui informasi itu. Karena melalui pihak ketiga, nanti ditanyakan langsung dengan koordinator terminal,” pugkasnya. (Ris/red)

Leave A Reply

Your email address will not be published.

%d blogger menyukai ini: