TERNATE-PM.com, Halmahera Coruption Wacth (HCW) Maluku Utara mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau langsung proyek aspirasi/poker. Konon katanya proyek itu diperuntukan kepada anggota DPRD Provinsi Maluku Utara.
Hal ini disampaikan Direktur HCW Malut, Rajak Idrus kepada poskomalutmcom, Kamis (28/1/2021). Ia mengatakan, dari tahun ke tahun proyek tersebut diduga kuat di kerjakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara.
“Dengan menggunakan pihak ke tiga menggunakan modus kontraktor yang bermodal besar dan memiliki kedekatan dengan oknum anggota DPRD tertentu. Sehingga mereka bisa mengerjakan proyek tersebut,” ungkap Rajak Idrus, Kamis (28/1/2021).
Kata Jeck, sapaan akrab Rajak, HCW Malut mengikuti setiap perkembangan terkait dengan proyek aspirasi/poker tersebut. Dan diduga kuat hampir semua anggota DPRD Provinsi Maluku Utara miliki proyek tersebut.
Dari hasil penelusuran yang dilakukan HCW terdapat sejumlah kejanggalan proyek aspirasi poker melekat di beberapa dinas.
“Itu artinya anggota DPRD yang mendapat proyek aspirasi poker dititipkan ke dinas terkait,” katanya.
Dirinya menjelaskan, proyek aspirasi poker jumlahnya sangat besar mulai dari 1 hingga 3 miliar rupiah. Bahkan, ada yang mencapai 5 miliar tergantung oknum anggota DPRD melakukan terobosan.
Jeck bilang, ketika ditelusuri ternyata proyek aspirasi poker itu yang lebih tau adalah kepala kepala dinas. Pasalnya mereka yang berkoordinasi langsung antara anggota DPRD sebagai pemilk proyek dengan kepala dinas selaku kuasa pengguna anggran (KPA) yang untuk meloloskan proyek tersebut.
Bahkan, Jeck meminta kepada dinas terkait agak berlaku jujur dan berani membongkar praktek kejahatan yang diduga dilakukan oknum DPRD dengan memanfaatkan aspirasi poker itu.
“Untuk itu kami memastikan dalam waktu dekat akan menyurat langsung ke KPK untuk turun langsung mengusut tuntas proyek aspirasi poker yang melekat pada dinas terkait,” tukasnya. (Bar/red)
Tinggalkan Balasan